Pengertian Umum Hukum Adalah

Daftar isi :

    Secara umum pengertian aturan telah dikemukanan oleh para para andal atau pakar bahwa pengertian aturan itu tidaklah gampang untuk didefinisikan Pengertian Hukum sulit untuk didefinisikan alasannya yakni kompleks dan beragamannya sudut pandang yang harus dikaji. oleh karnanya itu pengertian aturan itu bukanlah perkara gampang sehingga perlu kita melihat pendapat-pendapat para ahli.

    Prof. Van Apeldoorn juga mengatakan perihal pengertian aturan dalam kesulitannya pernah menyampaikan bahwa "definisi aturan sangat sulit dibentuk alasannya yakni mustahil untuk mengadakan yang sesuai dengan kenyataan". Sehingga , perlunya kita lihat dulu pengertian aturan berdasarkan para andal atau pakar aturan terkemuka, biar kita sanggup mengambil kesimpulan dari banyak sekali pendapat para andal atau pakar yang telah mendefinisikan pengertian hukum, biar kita mempunyai rujukan perihal pengertian aturan dan pegangan perihal hukum.

    Berikut Pengertian aturan berdasarkan para andal yang sanggup dilihat dibawah ini :

    Prof. Mr. E.M. Meyers.Hukum yakni semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laris insan dalam masyarakat, dan menjadi anutan bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

    Leon Duguit.Hukum yakni aturan tingkah laris anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada ketika tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menyebabkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

    J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woejono Sastropranoto, S.H. Hukum yakni peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang memilih tingkah laris insan dalam lingkungan masyarakat, yang dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya menyebabkan diambilnya tindakan, yaitu aturan tertentu.

    Austin, aturan yakni sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang pandai oleh makhluk yang pandai yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149).

    Bellfoid, aturan yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

    Aristoteles, aturan hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang yakni sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; alasannya yakni kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

    Duguit, aturan yakni tingkah laris para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada ketika tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.

    E. Utrecht, menyebutkan: aturan yakni himpunan petunjuk hidup –perintah dan larangan– yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh alasannya yakni itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut sanggup menyebabkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.

    Immanuel Kant, aturan yakni keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu sanggup menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan aturan perihal Kemerdekaan.

    Mr. E.M. Mayers, aturan yakni semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laris insan dalam masyarakat dan yang menjadi anutan penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

    Van Kant, aturan yakni serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

    Van Apeldoorn, aturan yakni tanda-tanda sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal aturan maka aturan itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, watak istiadat, dan kebiasaan.

    S.M. Amir, S.H.: aturan yakni peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

    M.H. Tirtaamidjata, S.H., bahwa aturan yakni semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laris tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian kalau melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

    Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum yakni sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

    Soerojo Wignjodipoero, S.H. aturan yakni himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

    Hukum yakni suatu sistem yang dibentuk insan untuk membatasi tingkah laris insan biar tingkah laris insan sanggup terkontrol , aturan yakni aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai kiprah untuk menjamin adanya kepastian aturan dalam masyarakat. Oleh alasannya yakni itu setiap masyarat berhak untuk menerima pembelaan didepan aturan sehingga sanggup di artikan bahwa aturan yakni peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

    Hukum secara umum sanggup dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana merupakan aturan publik, artinya bahwa Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.

    Van Hamel antara lain menyatakan bahwa Hukum Pidana telah berubah menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengeualiannya yakni terhadap delik-delik aduan (klacht-delicht). Yang memerlukan adanya suatu pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan biar negara sanggup menerapkannya.

    Maka Hukum Pidana pada ketika kini melihat kepentingan khusus para individu bukanlah problem utama, dengan perkataan laintitik berat Hukum Pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik.

    Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

    Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan aturan dagang)

    Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)

    Dalam bahasa abnormal diartikan :

    Hukum sipil : Privatatrecht atau Civilrecht

    Hukum perdata : Burgerlijkerecht

    Hukum dagang : Handelsrecht


    Contoh aturan Hukum Publik

    Hukum Tata Negara

    Yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah sentra dengan tempat (pemda)

    Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),

    mengatur cara menjalankan kiprah (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;

    Hukum Pidana,

    mengatur perbuatan yang dihentikan dan memperlihatkan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk aturan acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap aturan pidana bukan aturan publik.

    Hukum Internasional (Perdata dan Publik)

    Hukum perdata Internasional, yaitu aturan yang mengatur hubungan aturan antara warga negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

    Hukum Publik Internasional, mengatur hubungan anatara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.

    Tujuan aturan mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara sanggup di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah biar setiap orang tidak sanggup menjadi hakim atas dirinya sendiri.

    Pada hakekatnya, tujuan aturan yakni manfaat dalam menyalurkan kebahagiaan atau kenikmatan yang besar bagi jumlah yang terbesar. Terkait dengan tujuan aturan maka ada beberapa pendapat para andal mengenai tujuan aturan yaitu:

    Tujuan aturan berdasarkan Aristoteles (teori etis) yakni hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memperlihatkan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Dikatakan teori etis alasannya yakni hukumnya berisi mengenai adanya kesadaran etis mengenai apa yang tidak adil dan apa yang adil.

    Tujuan Hukum berdasarkan Jeremy Bentham (teori utilitis ) yakni untuk sanggup mencapai sebuah kemanfaatan. Berarti aturan mesti menjamin kebagiaan bagi banyak orang atau masyarakat.

    Tujuan aturan berdasarkan Geny (D.H.M. Meuvissen: 1994) untuk mencapai keadailan dan sebagai komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

    Tujuan aturan berdasarkan Van Apeldor yakni untuk sanggup mengatur segala pergaulan hidup yang ada dimasyarakat secara tenang dengan cara melindungi segala kepentingan aturan manusia, semisal kemerdekaan jiwa, harta benda, dan kehormatan.

    Tujuan aturan berdasarkan Prof. Subekti S.H yakni untuk menyelenggarakan adanya sebuah ketertiban dan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.

    Tujuan aturan berdasarkan Purnadi dan Soerjono Soekanto yakni untuk sanggup suatu mencapai kedamaian hidup insan meliputi ketertiban eksternal antarpribadi dan ketenangan pada internal pribadi.

    Pembagian Hukum


    1.Menurut sumbernya :

    Hukum undang-undang, yaitu aturan yang tercantum dalam peraturan perundangan.

    Hukum adat, yaitu aturan yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.

    Hukum traktat, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.

    Hukum jurisprudensi, yaitu aturan yang terbentuk alasannya yakni putusan hakim.

    Hukum doktrin, yaitu aturan yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana aturan yang populer dalam ilmu pengetahuan hukum.

    2. Menurut sifatnya :

    Hukum yang memaksa, yaitu aturan yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.

    Hukum yang mengatur, yaitu aturan yang sanggup dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah menciptakan peraturan sendiri.


    3.Menurut wujudnya :


    Hukum obyektif, yaitu aturan dalam suatu Negara berlaku umum.

    Hukum subyektif, yaitu aturan yang timbul dari aturan obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.

    4.Menurut tempat berlakunya :

    Hukum nasional, yaitu aturan yang berlaku dalam suatu Negara.

    Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan korelasi aturan dalam dunia internasional.


    5.Menurut waktu berlakunya :

    Ius constitutum (hukum positif), yaitu aturan yang berlaku kini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu tempat tertentu.

    Ius constituendum, yaitu aturan yang diperlukan berlaku pada masa yang akan datang.

    Hukum asasi (hukum alam), yaitu aturan yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

    6.Menurut bentuknya :

    Hukum tertulis, yaitu aturan yang dicantumkan pada banyak sekali perundangan

    Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu aturan yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati menyerupai suatu peraturan perundangan.

    7. Menurut cara mempertahankannya :

    Hukum material, yaitu aturan yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.

    Hukum formal, yaitu aturan yang memuat peraturan yang mengatur perihal bagaimana cara melaksanakan aturan material

    8.Menurut isinya :

    Hukum privat, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

    Hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara.

    Demikianlah pengertian Hukum Secara Umum Menurut definisi para andal atau para pakar, dari pembahasan ini kita sanggup menyimpulkan bahwa pengertian aturan berdasarkan definisi anda sendiri dengan pegangan-pegangan dari para andal perihal pengertian aturan itu tadi sehingga pada ketika kita mendefinisikan aturan sanggup dipercaya, Sekian artikel singkat tentang Pengertian Hukum semoga bermanfaat bagi kita semua. terima kasih