Daftar isi :
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas ke hadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Kebijakan Fiskal ini tepat pada waktunya.
Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah Kebijakan Fiskal ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.
Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah Kebijakan Fiskal ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi kami dan pembaca pada umumnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
BAB II PEMBAHASAN
A. Definisi Kebijakan Fiskal
B. Teori Kebijakan Fiskal
1. Teori Pembiayaan Fungsional
2. Teori Pengelolaan Anggaran
3. Teori Stabil Otomatis
C. Macam-macam Kebijakan Fiskal
1. Kebijakan Anggaran Surplus
2. Kebijakan Anggaran Defisit
1. Kebijakan Anggaran Berimbang
D. Orientasi Kebijakan Fiskal
E. Tujuan Kebijakan Fiskal
1. Mencegah dan Mengurangi Tingkat Pengangguran
2. Mempertahankan Stabilitas Harga
3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara
4. Mendorong Lajunya Investasi
5. Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial
F. Fungsi Kebijakan Fiskal
1. Mengoptimalkan Penggunaan SDM dan SDA
2. Mengoptimalkan Kegiatan Investasi
G. Instrumen Kebijakan Fiskal
1. Anggaran Belanja Seimbang
2. Pembiayaan Fungsional
3. Anggaran Defisit atau Kebijakan Fiskal Ekspansif
4. Anggaran Surplus atau Kebijakan Fiskal Kontraktif
5. Stabilitas Anggaran Otomatis
6. Pengelolaan Anggaran
H. Indikator Kebijakan Fiskal
I. Langkah-langkah Mengatasi Inflasi Melalui Kebijakan Fiskal
J. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan Pembangunan
K. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
1. Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN
2. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaan tersebut terletak pada instrumen kebijakan yang diterapkannya, yaitu dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.
Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu yang menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Kebijakan ekonomi sangat beragam dan bermacam-macam pula kebijakannya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menganut salah satu kebijakan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Apa pun sistem ekonomi yang dianut pemerintah, maka itulah sistem ekonomi yang terbaik bagi perekonomian rakyat, meskipun nantinya dalam perjalanannya memiliki berbagai kelemahan.
Kebijakan ekonomi pasti memiliki fenomena yang berdampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah inflasi. Inflasi merupakan fenomena yang timbul akibat banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan biaya produksi, besarnya tarikan permintaan dari konsumen, dan adanya inflasi tularan dari luar negeri. Akibatnya akan mempengaruhi perekonomian di dalam negeri dan semakin bertambahnya pengangguran. Selain dampak negatif kebijakan ekonomi, juga memiliki dampak positifnya, yaitu memudahkan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan anggaran pembelanjaan negara. Sehingga, dengan kebijakan ini maka hasil yang didapatkan digunakan untuk keperluan di dalam negeri dan keperluan rakyat.
B. Rumusan Masalah
Apa definisi kebijakan fiskal?
Bagaimana teori kebijakan fiskal?
Apa saja macam-macam kebijakan fiskal?
Bagaimana orientasi kebijakan fiskal?
Apa tujuan kebijakan fiskal?
Apa saja fungsi kebijakan fiskal?
Bagaimana instrumen kebijakan fiskal?
Bagaimana indikator kebijakan fiskal?
Langkah-langkah apa saja untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal?
Bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dan pembangunan?
Apa saja pokok-pokok kebijakan fiskal?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam tataran praktisnya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan kepada aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kebijakan kepada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif. Namun secara teori, kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan fiskal sering didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level pemerintahan.
B. Teori Kebijakan Fiskal
1. Teori Pembiayaan Fungsional
Teori ini dikemukakan oleh A.P. Lerner, menurutnya anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada perluasan kesempatan kerja. Dalam teori ini pajak tidak perlu ditarik saat tingkat pengangguran tinggi karena dapat mengurangi peluang terciptanya lapangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah.
2. Teori Pengelolaan Anggaran
Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hansen yang mengemukakan teori ini, saat deflasi di mana harga-harga menjadi murah karena orang tidak memiliki daya beli. Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu.
3. Teori Stabil Otomatis
Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan APBN. Dengan demikian keseimbangan anggaran dapat terjadi dengan sendirinya.
C. Macam-macam Kebijakan Fiskal
1. Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak menggunakan seluruh pendapatan untuk pengeluaran sehingga akan menambah tabungan pemerintah. Kebijakan ini dapat berfungsi untuk mengatasi inflasi. Dengan adanya inflasi, harga menjadi naik karena uang lebih banyak dibandingkan dengan barang, sedangkan kebijakan surplus menekankan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga mengurangi permintaan barang dan jasa secara agregat (total). Hal inilah yang dapat menyebabkan inflasi turun.
2. Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan ini didasarkan atas pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Kekurangan akan pendapatan ini biasanya akan diatasi dengan sebuah pinjaman, baik itu pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebijakan anggaran defisit ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1. Kebijakan Anggaran Berimbang
Kebijakan berimbang adalah bentuk anggaran di mana realisasi pendapatan negara sama dengan besarnya jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara. Melalui kebijakan ini pemerintah menyesuaikan pengeluaran dan belanjanya. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan yang dimiliki negara sehingga antara penerima dan pengeluaran sama dan berimbang. Kebijakan anggaran berimbang memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ketika deflasi, di mana uang yang beredar lebih sedikit dari kebutuhan masyarakat, harga, produksi, dan investasi turun sehingga kegiatan ekonomi turun. Anggaran belanja yang turun menyebabkan kegiatan ekonomi juga turun sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.
D. Orientasi Kebijakan Fiskal
Setelah krisis multi-dimensi 1997, kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu untuk mendukung konsolidasi fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan untuk menciptakan ruang gerak fiskal (fiscal space) yang memadai guna memperkuat stimulus fiskal. sehingga mampu menggerakkan perekonomian domestik. Kedua sasaran tersebut masih tetap menjadi prioritas kebijakan dalam tahun-tahun selanjutnya. Dalam periode 2000–2009, upaya pencapaian sasaran tersebut dibagi menjadi fase konsolidasi (penyehatan) APBN dalam periode 2000–2005 dan fase stimulus fiskal dalam periode 2006–2009.
Secara operasional, konsolidasi fiskal (penyehatan APBN) diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Pertama, peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kedua, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum.
Ketiga, pengelolaan utang negara yang sehat dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah.
Keempat, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peranan sektor pajak non-migas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran.
Kelima pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara.
E. Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sangat kompleks yakni untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera, serta untuk menentukan arah dan tujuan, bidikan, prioritas pembangunan bangsa atau pembangunan nasional dan tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Adapun tujuan-tujuan antara lain:
1. Mencegah dan Mengurangi Tingkat Pengangguran
Mengatasi pengangguran merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan fiskal. Kegagalan atau ketidakmampuan mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berakibat pada tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal namun juga dampak buruknya bisa menambah jumlah pengangguran yang ada. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi negara.
2. Mempertahankan Stabilitas Harga
Tujuan selanjutnya adalah kestabilan harga, di sini kebijakan fiskal selalu berusaha untuk menjaga harga pasar tidak mengalami penurunan dan pelonjakan yang tinggi. Dua hal ini akan berakibat fatal perekonomian negara, ketika harga terus menurus turun maka yang akan terjadi adalah akan terjadi banyak gulung tikar dan pengangguran karena usaha-usaha yang bukan milik negara bisa dibilang swasta dan UKM akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah keuntungan. Kebanyakan dari mereka ada yang balik modal saja bahkan ada juga yang tekor atau rugi. Sedangkan jika harga terus menerus melonjak naik maka yang akan terjadi adalah inflasi.
3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan kemajuan di bidang ekonomi ini maka keberlangsungan hidup negara tersebut akan terjamin tanpa adanya gangguan yang berarti. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah terobosan atau inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara serta mencari sebuah pemecahan masalah untuk digunakan dikemudian hari ketika banyak problem dan tantangan yang menyerbu perekonomian negara.
4. Mendorong Lajunya Investasi
Investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Untuk itulah kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah dan bertambah agar hasil dari padanya bisa dimanfaatkan sebagai pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Namun juga harus diingat dan diperhatikan ketika investor atau yang melakukan investasi adalah orang asing maka kita harus selektif dan cekatan dalam mengurusinya dan mengamati segala pergerakan mereka, karena takutnya dengan sifat yang selalu ingin menjadi pemilik seluruhnya. Jika itu terjadi maka kita sebagai bangsa ini akan mengalami penurunan drastis dan kegagalan di mana pun investor asing berlabuh.
5. Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial
Arti dari keadilan sesungguhnya adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, bukan berarti harus sama. Dalam hal ini kebijakan fiskal berusaha untuk membagi rata atau mendistribusikan pendapatan dan selalu berupaya untuk membuat keseimbangan antara kaya dan miskin, bukan kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin. Jadi diupayakan semua pihak mendapatkan sebuah kecukupan bidang ekonomi.
F. Fungsi Kebijakan Fiskal
Di samping memiliki beberapa tujuan kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi tersebut melengkapi keberadaan dan penguatan fiskal di dunia ekonomi sendiri, fungsi-fungsi itu antara lain:
1. Mengoptimalkan Penggunaan SDM dan SDA
Sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara, tanpa kehadiran dua komponen tersebut maka kegiatan perekonomian akan terencam musnah. Sumber daya pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi namun juga langsung bisa dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan sumber daya manusia sebagai aspek pengelola dari sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap pakai atau sudah matang siap untuk dikonsumsi.
2. Mengoptimalkan Kegiatan Investasi
Investasi merupakan salah satu kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara tentunya. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi maka peluang usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan besar untuk pemasukan bagi devisa negara. Bagaimanapun kehadiran kebijakan fiskal untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya.
G. Instrumen Kebijakan Fiskal
Selain fungsi, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen yang menjadi ciri khasnya, di antaranya sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja Seimbang
Sesuai dengan namanya yaitu seimbang, maka di sini adalah menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluarannya. Jadi pada dasarnya anggaran seimbang ini menjadi salah satu perantara di antara keduanya, anggaran ini bisa menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisinya. Ketika keadaan atau kondisi perekonomian negara mengalami inflasi maka konsep anggaran surplus, dan ketika situasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil maka anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit.
2. Pembiayaan Fungsional
Untuk kebijakan ini fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah dengan sedemikian rupa hingga tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukan negara secara langsung. Kebijakan pembiayaan fungsional ini memiliki tujuan utama untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan dalam tempat yang berbeda. Kebijakan ini dipelopori atau dicetuskan oleh A.P. Liner.
3. Anggaran Defisit atau Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus pada sebuah perekonomian dengan cara mengupayakan untuk membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan lebih besar daripada pemasukan yang ada selama kurun waktu tertentu. Mungkin kita berpikir mengapa cara atau kebijakan ini dipakai padahal dilihat dari satu sisi hal ini merugikan negara, namun sebenarnya tidak pada dasarnya kebijakan ini dilakukan hanya pada situasi ekonomi yang resesif karena hal ini akan menguntungkan bagi negara.
4. Anggaran Surplus atau Kebijakan Fiskal Kontraktif
Untuk anggaran surplus ini sebenarnya adalah kebalikan dari anggaran defisit, jika pada anggaran defisit pengeluaran pemerintah lebih ditekankan daripada pemasukannya. Namun jika dalam anggaran surplus maka pemasukan negara adalah menjadi fokus perhatian diharapkan pemasukan negara lebih besar dari pengeluaran negara baik untuk pembangunan atau investasi dan lainnya. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta memanas (overheating). Hal ini semata hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan.
5. Stabilitas Anggaran Otomatis
Stabilitas di sini diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara. Dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana, dalam kebijakan ini diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum namun bisa menghasilkan banyak hasil.
6. Pengelolaan Anggaran
Pengelolaan anggaran ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara atau alternatif yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinjaman sebagai modal dasarnya. Di mana hasil pajak dan pinjaman ini menjadi satu kesatuan utuh dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep dari pengelolaan anggaran ini senada dengan adanya anggaran seimbang. Di mana ketika kondisi perekonomian lesu atau tidak berkembang maka anggaran surplus yang diterapkan, sedangkan ketika terjadi inflasi kita akan menerapkan tanpa adanya dana cuma BMT. Untuk pendekatan pengelolaan anggaran ini dicetuskan oleh pertama kali oleh Alvin Hansen.
H. Indikator Kebijakan Fiskal
Dalam kebijaksanaan fiskal, indikator yang biasanya dipakai adalah anggaran defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan, yang biasa diformulasikan sebagai berikut:
Defisit = G – tY + R
Di mana:
G = Pengeluaran pemerintah
t = Tarif pajak
Y = Pendapatan nasional
R = Pengeluaran untuk transfer
Sebetulnya, formulasi di atas kurang tepat jika dipakai sebagai indikator bagi kebijaksanaan fiskal. Sebabnya adalah karena penerimaan pajak dan transfer tergantung dari pendapatan, sehingga semua faktor yang mempengaruhi pendapatan juga akan mempengaruhi defisit. Oleh karena itu defisit ini tidak lagi merupakan variabel eksogen, sehingga kurang tepat dipakai sebagai indikator kebijaksanaan fiskal, sebab besarnya defisit sulit untuk dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi defisit dengan merubah G, t, atau R, tetapi hal ini bukan merupakan satu-satunya faktor.
Kedua, faktor yang mempengaruhi defisit anggaran pemerintah adalah kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter yang ekspansif cenderung akan menaikkan pendapatan, sedangkan yang kontraktif akan menurunkan pendapatan. Kedua kebijakan itu pada akhirnya memang akan mempengaruhi penerimaan pajak, sehingga akan mempengaruhi pula defisit anggaran belanja. Sebab itu kita bisa keliru jika menggunakan defisit anggaran belanja untuk mengukur kebijaksanaan fiskal pemerintah.
I. Langkah-langkah Mengatasi Inflasi Melalui Kebijakan Fiskal
Untuk menanggulangi inflasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan cara sebagai berikut:
Bank Indonesia sebagai bank sentral, mengeluarkan kebijakan yang berupa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga Bank umum. Dengan begitu masyarakat akan menabungkan uangnya di Bank dan menstabilkan jumlah uang dan barang di pasaran.
Meningkatkan jumlah produksi hingga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia dan seimbang dengan jumlah uang yang beredar.
Mengoptimalkan pos-pos vital dan mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah.
Meningkatkan perolehan pajak dengan menyadarkan masyarakat akan manfaat pajak.
Melakukan pinjaman ke pihak luar, hal ini dilakukan sebagai langkah akhir jika keempat cara atau langkah di atas belum bisa menghentikan laju inflasi.
J. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan Pembangunan
Kebijakan dijalankan oleh pemerintah dengan teliti dan hati-hati. Mengingat kebijakan ini sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan kehati-hatian pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan nasional. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, di antaranya adalah:
Kebijakan fiskal dijalankan dengan kehati-hatian dan konservatif, maksudnya menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.
Kebijakan fiskal yang sedang berjalan dapat memengaruhi sumber daya ekonomi.
Kebijakan bisa meningkatkan pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional.
K. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN dapat dibagi dan dirincikan menjadi dua, yaitu berdasarkan arah dan berdasarkan strategi kebijakan.
1. Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN
Kebijakan fiskal diarahkan agar negara dapat membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan program-program pemerintah secara efisien dan jauh dari korupsi.
Kebijakan fiskal diarahkan untuk turut memelihara dan menjaga kestabilan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan fiskal diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah prioritas berdasarkan undang-undang, seperti kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan pusat dan yang ada di daerah-daerah.
2. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN
Berusaha menurunkan beban hutang negara, pembiayaan yang efisien, dan memacu dan menjaga kredibilitas pasar modal.
Menurunkan defisit anggaran terhadap PBD.
Memperbaiki pendapatan negara melalui pajak maupun bukan pajak.
Mengefisienkan anggaran belanja negara.
Menstimulus kegiatan ekonomi agar perekonomian tumbuh dengan baik dan berkualitas.
Senantiasa mereformasi administrasi, perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
Mempertajam alokasi kebutuhan prioritas anggaran belanja negara.
Mengalokasikan anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan risiko yang rendah.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah di bidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran.
Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang penting hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluaran saja, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisir dan terkontrol dengan baik. Sebagian besar pemerintahan negara-negara dunia ketiga memang harus mengandalkan langkah-langkah fiskal dalam rangka mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan memobilisasikan sumber-sumber daya (keuangan) domestik.
B. Saran
Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan.
DAFTAR PUSTAKA
Alim, Sahid. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Kebijakan Moneter dan Fiskal. Bandung: Sinar Press.
Boediono. 2003. Kebijakan Fisikal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
Farida, Ai Siti. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
Hartono, Tono. 2006. Mekanisme Ekonomi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Marsuki. 2010. Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rosyidi, Suherman. 2011. Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subandi. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Alfa Beta.
Tambunan, Tulus T.H. 2011. Perekonomian Indonesia. Bogor: Galia Indonesia.