Pengertian Umum Konstitusi Serta Pengertian Berdasarkan Para Ahli


Pengertian Konstitusi Secara Umum dimana pengertian konstitusi secara umum yaitu suatu naskah atau dokumen yang didalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan dasar perihal penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Sebelum membahas pengertian konstitusi berdasarkan definisi para andal mari kita lihat pembagian pengertian konstitusi yaitu pengertian konstitusi dalam arti luas dan pengertian konstitusi dalam arti sempit. 

Pengertian konstitusi dalam arti luas yaitu keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau aturan dasar (menurut Bolingbroke), Sedangkan pengertian konstitusi dalam arti sempit yaitu piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara (menurut Lord Bryce).

Pengertian konstitusi secara etimologi yang berasal dari bahasa latin "constitutio, constituere" yang artinya membentuk. Istilah konstitusi pada zaman dahulu yang dipakai oleh kaisar romawi untuk perintah-perintah yang diketahui constitution principum. sedangkan di italia istilah konstitusi menyampaikan undang-undang dasar atau "Diritto Constitutionale" dan dalam bahasa belanda disebut Grondwet. Dalam kelengkapan konstitusi yang menggambarkan ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara.


Pengertian konstitusi tidak sanggup dirumuskan secara niscaya alasannya setiap andal merumuskan pengertiannya berdasarkan cara pandangnya masing-masing. Pengertian konstitusi berdasarkan definisi berdasarkan para andal yaitu sebagai berikut...

Choirul Anwar : Pengertian konstitusi berdasarkan definisi Choirul anwar yang menyampaikan bahwa pengertian konstitusi yaitu mendasar law perihal pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. 

Bolingbroke : Pengertian konstitusi berdasarkan definisi Bolong broke yang menyampaikan bahwa konstitusi yaitu kumpulan hukum, lembaga, dan kebiasaan yang berasal dari prinsip-prinsip tertentu yang menyusun sistem umum dan masyarakat sepakat untuk diperintah berdasarkan sistem itu. 
 
Paul B. Barthollomew : Konstitusi berdasarkan definisi Paul B. Barthollomew yang menyampaikan bahwa konstitusi yaitu seperangkat hukum-hukum mendasar dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah pemerintah politis dijalankan. 
 
K.C. Wheare F.B.E. : Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan untuk menunjuk pada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraan. 

Prof. Miriam Budiarjo : Menurut Prof. Miriam Budiarjo dalam pendapatnya perihal pengertian konstitusi yang menyampaikan bahwa pengertian konstitusi yaitu keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. 
 
Sri Soemantri : Menurut pendapat sri soemantri bahwa pengertian konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. 
 
Herman Finer : Pengertian konstitusi berdasarkan Herman finer dalam buku Theory and Pratice of Modern Government, menamakan Undang-Undang Dasar sebagai "riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan". 
 
E.C.S. Wade : Menurut E.C.S, bahwa pengertian konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan memilih pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. 
 
Prof. G.J. Wolholf : Konstitusi yaitu undang-undang yang tertinggi dalam negara, yang memuat dasar-dasar seluruh sistem aturan dalam negara itu.


Pengertian konstitusi berbeda dengan Undang-Undang dasar. Hal tersebut sanggup dikaji dari pendapat L.J. Apeldoorn dan Herman heller. Menurut L.J.Apeldoornm, konstitusi tidaklah sama dengan UUD. Undang-undang dasar yaitu aturan yang tertulis sedangkan konstitusi memuat aturan dasar yang tertulis yang juga meliputi aturan dasar yang tidak tertulis.


Demikianlah artikel singkat tentang Pengertian Konstitusi Menurut Definisi Para Ahli pada bidangnya, Semoga sanggup bermanfaat bagi kita semua.

Pengertian Dasar Negara Dan Fungsi Dasar Negara


Secara Umum Pengertian Dasar Negara yaitu perilaku hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak sanggup dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Pada hakikatnya, dasar negara merupakan filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber aturan atau sumber tata tertip aturan dalam negara. 

Agar lebih memahami pengertian filsafat negara, Pertama-tama mari kita membahas pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata philos yang berarti sahabat, cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, kebenaran, belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian filsafat yaitu pengetahuan dan penyelidikan, dengan nalar kebijaksanaan mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumannya.

Dasar Negara merupakan landasan kehidupan suatu negara karna setiap negara niscaya mempunyai landasan negara dalam melakukan dan menjalankan kehidupan suatu negara dimana dasar negara berperan dalam mengatus penyelenggaraan suatu negara.

 Negara yang tidak mempunyai dasar negara yaitu suatu negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak mempunyai aliran yang berarti bahwa negara tersebut tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, mau dibawah kemana negara ini karna dasar negara meliputi tujuan negara, impian negara, dan norma negara. Negara indonesia sendiri mempunyai dasar negara yaitu pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yaitu ideologi negara indonesia yang menjadi pandangan dan metode seluruh bangsa indonesia dalam mencapai cita-cita. Cita-cita negara indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur.


Fungsi Dasar Negara

Pada umumnya, dasar negara dipergunakan oleh bangsa atau negara pendukungnya dan mempunyai fungsi sebagai berikut...

Dasar bangun dan tegaknya negara : Pemikiran yang mendalam perihal dasar negara lazim muncul dikala suatu bangsa hendak mendirikan sebuah negara. Sehingga, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Sesudah negara berdiri, dasar negara sanggup menjadi landasan bagi pengelolaan negara yang bersangkutan 
 
Dasar kegiatan penyelenggaraan negara : Negara didirikan untuk mewujudkan impian dan tujuan nasional suatu bangsa di bawah pimpinan para penyelenggara negara. Agar para penyelenggara negara benar-benar sanggup mewujudkan tujuan nasional, mereka harus mendasarkan semua kegiatan pemerintahan pada dasar negara 
 
Dasar partisipasi warga negara : Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan partisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam memakai hak dan menunaikan kewajibannya itu, seluruh warga negara harus berpedoman kepada dasar negara. 
 
Dasar Pergaulan antara warga negara : Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan dengan juga dasar bagi kekerabatan antarwarga negara.
Dasar dan sumber aturan nasional : Seluruh acara penyelenggaraan negara dan warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk penyelenggaraan negara harus didasarkan pada dasar negara.


Demikianlah artikel singkat Pengertian Dasar Negara dan Fungsi Dasar Negara. Sekian dan terima kasih.

Pentingnya Ideologi Bagi Suatu Negara


Pentingnya ideologi dilihat dari fungsi dan peranannya. Makna dan arti ideologi bagi suatu negara/bangsa yakni sesuatu mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup dan sebagai petunjuk arah semua dalam kehidupan hidup serta penghidupan bangsa di banyak sekali aspek-aspek atau bidang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. mengenai pengertian ideologi itu sendiri ?...Secara umum, Pengertian Ideologi yakni kumpulan suatu gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan dengan menyeluruh dan sistematis, menyangkut seluruh bidang kehidupan manusia.

Pentingnya Ideologi Bagi Suatu Negara

Ideologi suatu negara sangat penting alasannya yakni sangat bermakna dalam bagi suatu negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara sanggup disimpulkan dalam beberapa point-point antara lain sebagai berikut...

Negara bisa membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan, memperlihatkan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta memperlihatkan motivasi usaha untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Dengan ideologi nasionalnya suatu bangsa dan negara sanggup berdiri kukuh dan tidak gampang terombang ambing oleh dampak ideologi lain serta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada.
Ideologi memperlihatkan arah dan tujuan yang terang menuju kehidupan yang di cita-citakan.
Ideologi sanggup mempersatukan orang dari seluruh pandangan hidup atau banyak sekali ideologi
Ideologi mempersatukan orang dari seluruh agama
Ideologi mempunyai arti yang penting alasannya yakni bisa mengatasi konflik atau ketegangan sosial


Indonesia menganut ideologi Pancasila, alasannya yakni pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai petunjuk arah bagi seluruh rakyat indonesia dalam membentuk sikap, moral, watak, perilaku, tata nilai, susila alasannya yakni Pancasila yakni way of life. Dengan demikian, pancasila selalu terpancar dalam segala tingkah laris dan perbuatan setiap rakyat indonesia.

Macam-Macam Konstitusi


Pembahasan pertama yaitu pengertian konstitusi. Pengertian Konstitusi yaitu Suatu naskah atau dokumen yang didalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin "constitutio, constituere" artinya dasar susunan badan, dan dari bahasa Prancis "constituer" yang berarti membentuk. Pada zaman dahulu, istilah pada konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi (yakni, constitutions principum). Kemudian, di italia difungsikan untuk memperlihatkan undang-undang dasar "Diritton Constitutionale". Sedangkan Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Grondwet.


Pengertian konstitusi secara etimologi yang berasal dari bahasa latin "constitutio, constituere" yang artinya membentuk. Istilah konstitusi pada zaman dahulu yang dipakai oleh kaisar romawi untuk perintah-perintah yang diketahui constitution principum. sedangkan di italia istilah konstitusi memperlihatkan undang-undang dasar atau "Diritto Constitutionale" dan dalam bahasa belanda disebut Grondwet. Dalam kelengkapan konstitusi yang menggambarkan ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara.


Konstitusi berdasarkan makna katanya berarti dasar susunan suatu tubuh politik yang dinamakan negara. Konstitusi merupakan menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan, ada yang sifatnya tertulis sebagai keputusan tubuh yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Pada perkembangannya, istilah pada konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu pengertian konstitusi arti luas dan pengertian konstitusi dalam arti sempit ibarat dibawah ini.


Fungsi Konstitusi

Konstitusi mempunyai fungsi yang berperan dalam suatu negara. Fungsi konstitusi yaitu sebagai berikut.

Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah biar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah biar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme)
Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state)
Konstitusi berfungsi sebagai sumber aturan tertinggi
Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan
Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang
Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi insan dan kebebasan warga suatu negara.

Tujuan Konstitusi

Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas sanggup diklasifikasikan menjadi tiga. Tujuan konstitusi yaitu sebagai berikut.

Konstitusi bertujuan untuk memperlihatkan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri
Konstitusi bertujuan memperlihatkan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.


Macam-Macam Konstitusi

Konstitusi mempunyai banyak sekali jenis atau macam-macam konstitusi baik itu macam-macam konstitusi secara umum atau macam-macam konstitusi berdasarkan para ahli. Macam-macam konstitusi yaitu sebagai berikut.

Macam-Macam Konstitusi Menurut
Konstitusi Tertulis : Pengertian Konstitusi tertulis (dokumentary constitution/ writen constitution) yaitu suatu peraturan yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu.
Konstitusi Tidak Tertulis : Pengertian Konstitusi tidak tertulis (non documentary constitution) yaitu suatu peraturan yang tidak diterangkan dalam suatu dokumen tertentu yang terpelihara dalam ketatanegaraan suatu negara.

Macam-Macam Pengertian Konstitusi

Pengertian Konstitusi dalam arti luas yang dikemukakan oleh Bolingbroke, bahwa pengertian konstitusi dalam arti luas yaitu keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau aturan dasar. Seperti halnya aturan pada umumnya dimana aturan dasar tidak selalu berupa dokumen tertulis. Hukum dasar sanggup bangkit dari unsur-unsur tertulis atau tidak tertulis atau sanggup juga merupakan gabungan dari dua unsur tersebut. 
 
Pengertian Konstitusi dalam arti sempit yang dikemukakan oleh Lord Bryce, bahwa pengertian konstitusi dalam arti sempit yaitu piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1789, dan Konstitusi Konfederasi Swiss 1848 merupakan contohnya. Jadi, Pengertian konstitusi dalam arti sempit yaitu sebagian dari aturan dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap.

Demikianlah artikel tentang Tujuan dan Fungsi serta Macam-Macam Konstitusi. Semoga sanggup bermanfaat berdasarkan banyak sekali uraiannya. Sekian dan Terima Kasih.

Pengertian Umum Demokrasi Pancasila Serta Prinsip Dan Fungsi DemokrasiPancasila


Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan prosedur kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Secara Umum, Pengertian Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandanan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia ang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemdian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercemin, terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.


Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

Selain pengertian secara umum demokrasi Pancasila, terdapat pula pengertian berdasarkan para andal yang mengemukakan pendapatnya untuk mendefinisikan pengertian demokrasi Pancasila. Macam-macam pengertian demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut..

Profesor Dardji Darmo Diharjo: Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila yaitu paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya ibarat dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983: Menurut Gari Besar Haluan Negara Tahun 1978 dan Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabiltias politik dinamis serta pelaksanaan prosedur Pancasila, maka diharapkan pemantapan kehidupan kosntitusional kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum.
Kansil: Pengertian demokrasi Pancasila berdasarkan Kansil yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila ibarat yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Prof. Notonegoro: Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ensiklopedia Indonesia: Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila mencakup bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.


Isi Pokok Demokrasi Pancasila

Isi pokok demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut...
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Menghargai dan melindungi HAM (Hak Asasi Manusia)
Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan beradsarkan dari kelembagaan
Sebagai sendi dari aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara aturan yang demokrastif


Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila


Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila yaitu sebagai berikut..


Perlindungan hak asasi manusia

Pengambilan keputusan berdasar musyawarah
Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, dewan perwakilan rakyat atau yang lainnya.
Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
Sebagai pelaksanan dalam pemilihan umum
Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945)
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Pelaksanaan kebebasan yang bertanggun jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
Menjunjung tinggi tujuan dan juga harapan nasional

Pemerintah berdasarkan hukum, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Indonesia yaitu negara berdasarkan aturan (rechtstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.

Fungsi Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila mempunyai banyak fungsi dalam pelaksanannya terhadap negara Indonesia. macam-macam fungsi demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut...


Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara ibarat ikut menyukseskan pemiluh, pembangunan, duduk dalam tubuh perwakilan/permusyawaratan
Menjamin berdirinya negara RI
Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional
Menjamin tetap tegaknya aturan yang berasal dari Pancasila
Menjamin adanya relasi yang sama, harmonis dan simbang mengenai lembaga negara
Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab

Asas Demokrasi Pancasila

Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas antara lain sebagai berikut...
Asas Kerakyatan: Pengertian asas kerakyatan yaitu asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasip dan harapan rakyat, serta mempunyai jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
Asas Musyawarah: Pengertian asas msyawarah yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui lembaga permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepatakan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagian bersama.

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sediki berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut..

Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi
Terdapat pemilu secara berkesinambungan
Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan pemberian untuk hak minoritas
Merupakan kompetisi dari banyak sekali pandangan gres dan cara dalam menuntaskan masalah
Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari bunyi terbanyak

Demikianlah isu mengenai Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri, Prinsip, Fungsi & Definisi Para Ahli. Semoga teman-teman sanggup mendapatkan dan bermanfaat bagi kita semua baik itu pengertian demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, fungsi demokrasi Pancasila, dan pengertian demokrasi pancasila berdasarkan pendapat para ahli. Sekian dan terima kasih. Salam Berbagi Teman-Teman.


Pustaka :


C. S. T. Kansil, 1986. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta.

Abdulkarim A. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII SMA. Cet.1. Bandung: Grafindo Media Pratama.Hlm25-27

Indrayana, Denny (2007). "Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru". Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka. hlm. 141

Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.Hlm 27.

Macam-Macam Sistem Politik Banyak Sekali Negara


Selain dari sistem politik demokrasi, terdapat banyak sekali macam sistem politik yang dianut dari banyak sekali negara didunia. Setiap negara mempunyai tujuan nasional yang hendak diwujudkannya. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, setiap negara mempunyai cara-cara tertentu yang hendak ditempuhnya. Tujuan nasional dan upaya pencapaian tujuan nasional suatu negara mencerminkan pelaksanaan sistem politik dalam negara yang bersangkutan.

Secara Umum, Sistem Politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat wacana kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu.


1. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik berasal dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Oleh alasannya itu, untuk memahami pengertian sistem politik terlebih dahulu kita harus mengetahui arti kata ”sistem” dan ”politik” menyerupai berikut.

a. Pengertian Sistem

Menurut Pamudji, sistem ialah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan, atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sistem sanggup pula diartikan sebagai kumpulan fakta, pendapat, kepercayaan, dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur.

b. Pengertian Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu ”polis”. Polis ialah kota yang berstatus negara atau negara kota. Segala kegiatan yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya. Secara umum, politik sanggup diartikan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara. Politik intinya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Oleh alasannya itu, politik sebagian besar menyangkut kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat perseorangan. Berdasarkan pengertian dua kata ”sistem” dan ”politik” tersebut, sanggup dikatakan bahwa sistem politik merupakan alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.


Bisa ditambahkan di sini, bahwa yang disebut proses dalam ilmu politik biasanya dipersepsikan sebagai segenap faktor sosiopolitis yang mempengaruhi dan memperlihatkan corak pada negara dan pemerintah. Jadi, sanggup dikatakan bahwa yang menjadi titik berat satu sistem politik ialah dalam aspek dinamikanya. Dinamika politik disandarkan pada negara dalam keadaannya yang bergerak sebagai suatu forum yang mempengaruhi kehidupan politik. Selain itu, aspek dinamika ini pun melihat adanya efek kekuatan-kekuatan sosial politik dan ekonomiyang secara umum dikuasai dalam kehidupan politik masyarakat.


Macam-Macam Sistem Politik Di Berbagai Negara

Macam-macam sistem politik dari banyak sekali negara berdasarkan dari kebijakan negaranya masing-masing. Macam-macam sistem plitik tersebut ialah sebagai berikut...

Absolutisme : Sistem politik dimana tidak ada batasan hukum, kebiasaan, atau adab atau kekuasaan pemerintah. Istilah tersebut secara umum dipergunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi sanggup pula dipakai pada sistem yang kelihatannya demokratis yang memberi kewenangan mutlak pada legislatif dan eksekutif. Sifat utama dari bentuk pemerintahan ini ialah dengan pemusatan kekuatan, kontrol kelompok sosial yang ketat, sehingga tidak adanya partai politik sebagai pesaing dan perwakilan rakyat menjadi oposisi.

Anarkisme : Sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para anarkis percaya bahwa dengan pencapaian tertinggi umat insan ialah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak hanya terbatas pada bentuk represi atau kontrol apapun.


Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan dari umat insan tidak akan dicapai sampai semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-bebasnya.


Namun salah satu batasan atas kebabasan itu ialah larangan melukai lain. Batan ini menyebabkan batasan lain. Jika umat insan berusaha untuk menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik mempunyai hak untuk bersatu melawannya dan kelompok yang taat asas sanggup menekan kelompok kriminal,walaupun hanya melalui kolaborasi sukarela dan bukan melalui organisasi negara.

Koalisi : Kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah dari koalisi yang paling sering dipakai sehubungan dengan partai politik. Pemerintahan koalisi, yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, menyerupai Italia dan prancis, sanggup dibuat dikala tidak ada satu partai tunggal yang cukup berpengaruh untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum.


Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.

Persemakmuran (commonwealth) : Sistem terdiri dari rakyat satu komunitas yang terorganisasi secara politis dan bersifat independen atau semi independen, dimana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat.

Komunisme : Menurut teori, komunis sanggup membuat masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi. Namun dalam pratiknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada problem kelas buruh dan pada jadinya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi : Sistem politik dimana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk pemerintahan apapun yang mereka pilih. Dalam demokrasi modern, otoritas tertinggi dilakukan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perwakilan sanggup dilanjutkan dengan pemilihan umum berdasarkan mekanisme aturan recall dan referendum.

Despotisme : Sistem dimana terdapat penguasa adikara yang tidak dibatasi oleh proses konstitusional atas aturan apapun. Kata ini juga mempunyai konotasi kebijakan yang kejam dan opresif.
Kediktatoran : Bentuk kediktatoran di masa modern ialah pemerintahan negara di tangan satu orang. Diktator bekerjsama ialah gelar magistrate pada masa Romawi Kuno, yang ditunjuk oleh Senat pada masa darurat, dan disahkan oleh comitia curiata.

Totalitarianisme : Sistem politik dan ideologi di mana semua acara sosial, ekonomi budaya, politik, intelektual dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin sebuah negara. Dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan seruan partai politik dan pemimpinnya. Negara-negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang mengotrol partai politik.

Fasisme : Ideologi politik modern yang beurpaya membuat kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau identitas etnis. Fasisme menolak inspirasi liberal menyerupai hak individu dan kebebasan, dan sering menekan untuk membantu membatalkan pemilihan umum, legislatif, dan elemen yang lain.

Federalisme : Sistem politik nasional atau internasional di mana dua tingkat pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama. Negara dengan sistem politik federal mempunyai pemerintah sentra dan pemerinta-pemerintah yang didasarkan pada unit politik yang lebih kecil, yang biasanya disebut dengan negara bagian, provinsi atau wilayah. Unit poltik yang lebih kecil ini menyerahkan beberapa kekuasaan politik mereka kepada pemerintah pusat, demi kebaikan bersama.
Monarki : Sistem dimana seseorang menentukan hak keturunan untuk memimpin sebagai kepala negara seumur hidupnya. Istilah ini juga diterapkan pada negara yang diperintah. Kekuasaan monarki bervariasi dari adikara hingag sangat terbatas. Monarki mencakup penguasa, menyerupai raja dan ratu, kaisar, dan tsar atau sultan.

Perwakilan : Sistem di mana posisi eksekutig, legislatif, dan yudikatif sanggup dipilih melalui bunyi rakyat. Dalam banyak hal, perwakilan eksklusif dipakai untuk tujuan legislatif saja. Di Indonesia dan Amerika Serikat ada pengecualian, yaitu prinsip yang sama diterapkan pula untuk posisi direktur dan yudikatif: presiden ialah perwakilan eksklusif rakyat.

Republik : Sistem yang didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk memimpin atas nama rakyat, untuk mempunyai perwakilan dan pejabat negara.

Sosialisme : Sistem yang menuntut kepemilikan negara dan kontrol sarana produksi yang menguasai hajat hidup dan pemerataan kemakmuran. Sistem ini secara spesifik dicirikan oleh nasionalisasi sumber daya alam, industri besar, kemudahan perbankan dan kredir, serta hak milik publik;nasionalisasi cabang industri yang dimonopoli melihat monopoli sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemakmuran rakyat.

Teokrasi : Sistem politik sebuah negara di mana Tuhan dianggap sebagai satu-satunya kedaulatan dan aturan kerajaan dipandang sebagai perintah Tuhan. Dapat juga dikembangkan bahwa teokrasi ialah sebuah negara, di mana kontrol berada di tangan para imam agama.
Pemerintahan dunia : Konsep organisasi politik global terpusat dan merupakan aturan aturan bersama yang membuat tatanan internasional dan mendorong perdamaian.


Demikianlah Artikel Singkat mengenai Macam-Macam Sistem Politik Di Berbagai Negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pengertian Umum Nasionalisme Dan Bentuk-Bentuknya


Secara umum, Pengertian Nasionalsme yakni paham yang membuat dan mempertahankan kedaulatan suatu negara yang mempunyai tujuan dan harapan bersama untuk kepentingan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme berasal dari kata "nasional" dan "isme" yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air; mempunyai rasa pujian sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa.

Nasionalisme yakni suatu perilaku politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan harapan dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut mencicipi adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.

Demikian juga dikala kita berbicara perihal nasionalisme. Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus menempel selama bangsa Indonesia masih ada. Nasionalisme bukanlah suatu pengertian yang sempit bahkan mungkin masih lebih kaya lagi pada zaman ini. Ciri-ciri nasionalisme di atas sanggup ditangkap dalam beberapa definisi nasionalisme sebagai berikut :


Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa atau sejarah budaya bersama.
Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa.
Nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang kala bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa atau Volk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya.
Nasionalisme yakni kepercayaan yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri.

Nasionalisme tersebut berkembang terus memasuki kala 20 dengan kekuatan-kekuatan berikut :

keinginan untuk bersatu dan berhasil dalam me-nyatukan wilayah dan rakyat;
perluasan kekuasan negara kebangsaan;
pertumbuhan dan peningkatan kesa-daran kebudayaan nasional dan
konflik-konflik kekuasaan antara bangsa-bangsa yang terangsang oleh perasaan nasional.

Kini nasionalisme mengacu ke kesatuan, keseragam-an, keserasian, kemandirian dan agresivitas. (Boyd C. Shafer, 1955, hal. 168). Sebagai tanda-tanda historis nasionalisme pun bercorak ragam pula. Di Perancis, Inggris, Portugis dan Spanyol sebagian besar nasionalisme dibangun atas kekuasaan monarik-monarki yang kuat, sedangkan di Eropa Tengah dan Eropa Timur nasionalisme terutama dibuat atas dasar-dasar nonpolitis yang kemudian dibelokkan ke nation-state yang sifatnya politis juga. Namun banyak sarjana beropini bahwa nasionalisme mendapat bentuk yang paling terang untuk pertama kali pada pertengahan kedua kala ke-18 dalam wujud revolusi besar Perancis dan Amerika Utara.

Menurut Profesor W. F. Wertheim, nasionalisme sanggup dipertimbangkan sebagai suatu potongan integral dari sejarah politik, terutama apabila ditekankan pada konteks gerakan-gerakan nasionalisme pada masa pergerakan nasional. Lagi pula Wertheim juga menegaskan bahwa faktor-faktor menyerupai perubahan ekonomi, perubahan sistem status, urbanisasi, reformasi agama Islam, dinamika kebudayaan, yang semuanya terjadi dalam masa kolonial telah memperlihatkan bantuan perubahan reaksi pasif dari efek Barat kepada reaksi aktif nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor tersebut telah diuraikan secara panjang lebar dalam bab-bab buku karangannya yang berjudul : Indonesian Society in Transision: A Study of Social Change(1956).

Pertumbuhan nasionalisme Indonesia ternyata tidak sederhana menyerupai yang diduga sebelumnya. Selama ini nasionalisme Indonesia memperlihatkan identitasnya pada derajat integrasi tertentu.

Nasionalisme kini harus sanggup mengisi dan menjawab tantangan masa transisi. Tentunya nilai-nilai gres tidak akan menggoncangkan nasionalisme itu sendiri selama pendukungnya yaitu bangsa Indonesia tetap mempunyai sense of belonging, artinya mempunyai nilai-nilai gres yang disepakati bersama. Nasionalisme pada hakekatnya yakni untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, alasannya yakni nasonalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras.


Hal – hal yang mendorong munculnya faham nasionalisme , antara lain :

Adanya campur tangan bangsa lain contohnya penjajahan dalam wilayahnya.
Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, semoga insan mendapat hak – haknya secara masuk akal sebagai warga negara.
Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan.
Bertempat tinggal dalam suatu wilayah.

Sejarah munculnya faham nasionalisme di dunia, juga tidak lepas dari efek perang kemerdekaan Amerika Serikat terhadap Revolusi Perancis dan meletusnya revolusi industri di Inggris. Melalui revolusi perancis, paham nasionlisme meyebar luas ke seluruh dunia.

Rasa nasionalisme identik dengan rasa solidaritas terhadap petaka dan kekurang-beruntungan saudara setanah air, sebangsa, dan senegara. Nasionalisme mengandung makna persatuan dan kesatuan yang beberapa dari makna tersebut didefinisikan sebagai suatu paham yang membuat dan mempertahaknakn kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Bentuk-Bentuk Nasionalisme

Nasionalisme terdiri dari aneka macam macam bentuk yang ada didunia. Macam-macam bentuk nasionalisme yakni sebagai berikut..
Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil), adalah nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme dibangun pertama-tama oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi materi tulisannya. Di antara tulisannya yang populer yakni buku yang berjudul Du Contract Social (kontrak sosial). 
 
Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme, yakni nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotan suatu bangsa bersifat secara turun temurun. Seperti joko merupakan orang dari jawa alasannya yakni orang renta dan nenek moyangnya berasal dari suku Jawa. Joko memakai bahasa Jawa alasannya yakni bahasa itu digunakan oleh orang tuanya dan orang-orang sebelumnya. 
 
Nasionalisme romantik, yakni bentuk nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah (organik) dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik. Contohnya yakni kisah rakyat (folklore) "Grimm Bersaudara" yang diambil dari goresan pena Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. 
 
Nasionalisme budaya, yakni nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun temurun contohnya warna kulit atau ras atau bahasa. Contohnya yakni rakyat cina yang menganggap negara menurut budaya bersama. Unsur ras telah 
dikesampingkan sehingga golongan minoritas telah dianggap sebagai rakyat Cina kesediaan Dinasti Qing untuk memakai susila istiadat Cina juga mengambarkan keutuhan budaya Cina. 
 
Nasionalisme kenegaraan, merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan, yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa yakni suatu komunitas yang memperlihatkan kontribus terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Contoh nasionalisme kenegaraan yakni fasisme italia yang menganut slogan Mussolini: Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato, nulla contro lo stato (semuanya di dalam negara, tidak ada satupun yang di luar negara, tidak ada satupun yang menentang negara).

 Tidaklah mengherankan kalau nasionalisme ini bertentangan dengan harapan kebebasan individual dan prinsip demokrasi liberal. 
 
Nasionalisme agama, yakni nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Seperti semangat nasionalisme di Irlandia yang bersumber dari agama Hindu. Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis. agama hanya merupakan simbol dan bukanlah motivasi utama.


Demikianlah Artikel mengenai Pengertian Nasionalisme dan Bentuk-Bentuknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.


Pustaka :


Listyarti, Retno. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengan Atas dan MA kelas X. Jakarta : Esis.Hal : 26-29

Pengertian Umum Patriotisme Dan Bentuk-Bentuknya


patriotisme berasal dari kata " "patriot" dan "Isme" yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (indonesia) atau heroism dan patrotism (inggris), yaitu suatu perilaku yang berani, pantang mengalah dan juga rela berkorban demi bangsa dan juga negara. Pengorbanan sanggup menyangkut pada pengobarnan harta benda maupun juga jiwa raga.

Pengertian Patriotisme berdasarkan Ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu patris yang berarti tanah air. Istilah patriotisme berarti rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya. Patriotisme juga sanggup diartikan sebagai rasa kekaguman pada susila kebiasaan bangsanya, pujian terhadap sejarah dan kebudayaannya serta perilaku dedikasi demi kesejahteraan bersama. 

Dalam patriotisme terkandung pengertian rasa kesatuan sebagai bangsa. Adapun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriotisme yaitu perilaku dan semangat yang sangat menyayangi tanah air sehingga berani berkorban jikalau diharapkan oleh negara. Berdasarkan pengertian tersebut sanggup ditarik kesimpulan bahwa patriotisme yaitu suatu paham atau fatwa perihal kesetiaan dan semangat cinta pada tanah air.

Secara umum Makna pengertian patriotisme selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman serta kebutuhan negara. Sebelum kemerdekaan, perilaku patriotisme lahir dari perasaan senasib, sepenanggungan, setia kawan, dan kebersamaan dalam usaha menegakkan kemerdekaan bangsa. Sikap patriotisme ditunjukkan dengan rela berkorban demi bangsa dan negara. Setelah Indonesia merdeka, perilaku patriotisme dirasakan sebagai suatu perilaku yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap patriotisme diharuskan sebagai dasar atau landasan untuk bertindak dalam melakukan pembangunan.


1. Sikap Positif Terhadap Patrotisme Indonesia - Di masa usaha melawan penjajahan untuk mewujudkan kemerdekaan, rakyat Indonesia mengangkat senjata. Bagi yang tidak bisa ikut bertempur fisik, sebagai gantinya mereka menyumbangkan tenaga atau membantu dalam bentuk dukungan harta benda, hal tersebut yaitu perilaku patrotik yang didasari oleh cinta tanah air atau rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Namun sekarang, rakyat tidak perlu berperang secara fisik, tetapi dengan menegakkan aturan dan kebenaran, memberantas kemiskinan, atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Setiap orang, baik sendiri maupun tolong-menolong harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

2. Sikap Negatif Patrotisme - Sikap patrotisme juga mempunyai sisi negatif alasannya berkaitan bersahabat dengan militerisme. Militerisme identik dengan perang dan kekerasan. Sementara perang dan kekerasan selalu membutuhkan dana yang begitu besar sehingga dianggap bahwa perilaku patrotisme identik dengan kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dengan menyebarkan keamanan dan pengamanan suatu negara.

3. Bentuk-Bentuk Patrotisme - Ervin Staub (1997) membagi patriotisme dalam dua bab yaitu blind dan constructive patriostism (patriotisme buta dan patriotisme konstruktif).

Patriotisme buta yaitu sebuah kerikatan kepada negara dengan ciri khas tidak mempertanyakan segala sesuatu, loyal dan tidak toleran terhadap kritik. Patriotisme buta menuntuk tidak adanya penilaian aktual dan tidak toleran terhadap kritik. Patrotisme buta merupakan awal dari munculnya totaliterisme atau chauvinisme. Patriotisme buta sanggup berakibat jelek bagi kelompok luar (outgroup), dan juga membahayakan kelompoknya sendiri (ingroup). 

Contohnya Nasi-Jerman atau Mussolini-Italia. Pembantaian orang-orang yang tak berdosa dan terbasalah menjadi legal atas nama patriotisme, dan tidak hanya itu bangsa lain ikut menjadi target atas dasar nasionalisme. 

Patriotisme konstruktif yaitu sebuah keterikatan pada bangsa dan negara dengan mendukung adanya kritik dan pertanyaan dari anggotanya terhadap aneka macam acara yang dilakukan/terjadi sehingga diperoleh suatu perubahan aktual untuk mencapai kesejahteraan bersama. Patriotisme konstruktif juga menuntut kesetiaan dan kecintaan anggota (rakyat) kelompoknya (bangsa), tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga patriotisme konstruktif terdapat dua faktor penting yaitu menyayangi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Patriotisme konstruktif mempunyai perilaku kritik dan penilaian terhadap kelompok yang dicintai seseorang yang menghantarkan ke bentuk kesetiaannya terhadap kelompok (bangsa) ke jalur yang benar dan positif.


Ciri-ciri Patriotisme

Beberapa ciri patriotisme sebagai berikut :

Patriotisme yaitu solider secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa. Artinya, patriotisme membuat seseorang bisa menyayangi bangsa dan negaranya tanpa menjadikannnya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri. Patriotisme membuat suatu bentuk solidaritas untuk mencapai kesejahteraan seluruh warga bangsa dan negara. 

Patriotisme yaitu realistis. Artinya, patriotisme mau dan bisa melihat kekuatan bangsanya dan daya-daya yang sanggup merusak bangsanya dan bangsa lain. 

Patriotisme bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang pada masa kini, untuk menuju harapan yang ditetapkan. 

Patriotisme yaitu rasa mempunyai identitas diri. Artinya, mau melihat, menerima, dan menyebarkan tabiat dan kepribadian bangsa sendiri. 

Patriotisme bersifat terbuka. Artinya, melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau terlibat di dalamnya dan bersedia berguru dari bangsa-bangsa lain demi kemajuan bangsa.

Demikianlah Artikel singkat mengenai Pengertian Umum Patriotisme dan Bentuk-Bentuknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.


Referensi :

Listyarti, Retno. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas X. Jakarta :Esis. Hal : 29-33

Tujuan Negara Secara Umum Dan Teori Tujuan Berdasarkan Para Ahli


Setiap negara tentu harus mempunyai tujuan, alasannya tujuan negara merupakan pedoman atau arah dalam penyelenggaraan negara berlangsung dan pemerintahannya. Tujuan setiap negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan hidu rakyat yang sumbernya berasal dari nilai-nilai luhur bangsa. Secara umum, Tujuan Negara ialah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagian rakyatnya. Dalam perbedaan setiap tujuan negara tentu dipengaruhi oleh tempat, sejarah terbentuknya negara tersebut, dan ideologi yang dianut. Menurut Roger. F. 

Soltau, tujuan negara memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan kemampuannya sebebas mungkin.

Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan efek dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga sanggup mengetahui sifat organisasi negara dan

legitimasi kekuasaan negara tersebut.


Beberapa pendapat mengenai tujuan negara dari hebat kenegaraan sebagai berikut:


Menciptakan keadaan biar rakyat sanggup mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
Memajukan kesusilaan insan sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
Mencapai penghidupan dan kehidupan yang kondusif dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan.
Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman biar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama.
Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.



Tujuan negara juga sanggup ditinjau dari beberapa teori atau pedoman sebagai berikut :

Teori negara kesejahteraan. Menurut teori ini, tujuan negara ialah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan oleh Kranenburg. 

Teori perdamaian dunia. Teori ini dikemukakan oleh hebat kenegaraan Italia, Dante Alleghieri. Tujuan negara ialah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibuat satu negara di bawah satu imperium. 

Teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa di dalam negara. Dalam negara aturan hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, warga negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Teori ini dikemukakan oleh Krabbe. 

Teori kekuasaan negara. Menurut teori ini, tujuan negara ialah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Teori ini dikemukakan oleh Lord Shang Yang, spesialis filsafat politik Cina.
Teori jaminan atas hak dan kebebasan. Menurut teori ini, tujuan negara ialah membentuk dan mempertahankan aturan supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban aturan dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Penganut teori ini ialah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman.



Ada beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh para hebat aturan mengenai tujuan negara. Macam-macam teori tersebut antara lain sebagai berikut :


Teori Tujuan Negara #Mencapai Kekuasaan. Teori yang dikemukakan oleh Shang Yang dari Tiongkok dan Machiavelli dari Italia. Kedua hebat tersebut mempunyai pandangan berbeda mengenai cara mencapai kekuasaan, namun tetap saja mengakibatkan kekuasaan sebagai tujuan negara. Menurut Shang Yang, Tujuan Negara ialah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan mengakibatkan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Rakyat harus dijauhkan dengan hal yang sanggup melembutkan dan melemahkan hati. Sedangkan Menurut Machiavelli, Tujuan Negara ialah kekuasaan yang dipakai untuk mencapai kebesaran dan kehormatan negara, walaupun dengan harus bertindak kejam dan licik dalam mencapai kekuasaan tersebut. Jika dibandingkan pendapat mereka mengenai tujuan negara ialah Shang Yang mengemukakan tujuan negara hanya sekedar mencapai kekuasaan negara, sedangkan Machiavelli ialah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran bersama.
Teori Tujuan Negara #Perdamaian Dunia. Teori yang dikemukakan oleh Dante Alighieri yang menurutnya, tujuan negara ialah untuk membuat perdamaian dunia, yang sanggup dicapai apabila seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dunia (imperium) dengan undang-undang yang bermacam-macam bagi semua negara.
Teori Tujuan Negara #Jaminan Atas Hak dan Kebebasan. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kan dan Kranenburg. Keduanya beropini bahwa biar hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam negara harus dibuat peraturan atau undang-undang. Namun keduanya juga mempunyai perbedaan fokus perhatian. Immanuel Kan menganjurkan bahwa negara aturan dibuat ialah negara aturan dalam arti sempit (negara aturan klasik/negara aturan dalam arti formal/nachatwakerstaats) artinya negara berfungsi sebagai penjaga malam yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta negara tidak diwajibkan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan berdasarkan Kranenburg. bahwa tujua negara ialah negara aturan modern (negara aturan dalam arti luas/negara aturan welfare state) artinya, selain menjaga keamanan dan ktertiban masyarakat, negara berkewajiban untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.


Demikianlah isu mengenai Tujuan Negara Secara umum serta Teori-teori dari pendapat Para Ahli. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.




Pustaka :


Listyarti, Retno. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas X. Jakarta : esis. Hal : 21-22.

Fungsi Negara Secara Umum Dan Teori Fungsi Negara Berdasarkan Para Ahli


Negara mempunyai bermacam-macam fungsi baik secara umum maupun dari teori atau pendapat para andal dalam mencapai tujuannya. secara umu pengertian Negara yaitu suatu tempat atau wilayah yang berada dipermukaan bumi dan mempunyai sistem pemerintahan yang mengatur politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Tujuan negara sangat berdampingan dengan fungsi suatu negara.

Pengertian negara sanggup ditinjau dari empat sudut yaitu:

1. Negara sebagai organisasi kekuasaan

Negara yaitu alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur kekerabatan antara insan dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann dan Harold J. Laski. Logemann menyatakan bahwa negara yaitu organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata kolaborasi untuk menciptakan suatu kelompok insan berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu.

2. Negara sebagai organisasi politik

Negara yaitu asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem aturan yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik negara Bidang Tata Negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur kekerabatan antar insan dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala–gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Pandangan tersebut nampak dalam pendapat Roger H. Soltou dan Robert M Mac Iver. Dalam bukunya “The Modern State”, Robert M Mac Iver menyatakan : “Negara ialah komplotan insan (asosiasi) yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem aturan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilengkapi kekuasaan memaksa. Menurut RM Mac Iver, walaupun negara merupakan komplotan manusia, akan tetapi mempunyai ciri khas yang sanggup dipakai untuk membedakan antara negara dengan komplotan insan yang lainnya. Ciri khas tersebut yaitu : kedualatan dan keanggotaan negara bersifat mengikat dan memaksa.

3. Negara sebagai organisasi kesusilaan

Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Menurut Friedrich Hegel : Negara yaitu suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara yaitu organisme dimana setiap individu menjelmakan dirinya, alasannya merupakan penjelmaan seluruh individu maka negara mempunyai kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. Berdasarkan pemikirannya, Hegel tidak menyetujui adanya : Pemisahan kekuasaan alasannya pemisahan kekuasaan akan mengakibatkan lenyapnya negara. Pemilihan umum alasannya negara bukan merupakan penjelmaan kehendak lebih banyak didominasi rakyat secara perseorangan melainkan kehendak kesusilaan. Dengan memperhatikan pendapat Hegel tersebut, maka ditinjau dari organisasi kesusilaan, negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara insan sebagai penghuninya tidak sanggup berbuat semaunya sendiri.

4. Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat

Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bab integral negara yang mempunyai kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Menurut Prof. Soepomo, ada 3 teori perihal pengertian negara:

Teori Perseorangan (Individualistik). Negara yaitu merupakan sauatu masyarakat aturan yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Harold J Laski.
Teori Golongan (Kelas). Negara yaitu merupakan alat dari suatu golongan (kelas) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling berpengaruh untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Teori golongan diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich Engels, Lenin
Teori Intergralistik (Persatuan). Negara yaitu susunan masyarakat yang integral, yang dekat antara semua golongan, semua bab dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Teori persatuan diajarkan oleh : Bendictus de Spinosa, F. Hegel, Adam Muller


Teori Fungsi Negara

Fungsi negara juga banyak dikemukakan oleh pendapat para andal yang kemudian menjadi sebuah teori-teori mengenai fungsi negara. Teori Fungsi Negara Menurut Pendapat Para Ahli yaitu sebagai berikut.


Fungsi Negara Secara Umum - Fungsi negara umumnya antara lain sebagai berikut..

Fungsi melakukan penertiban
Fungsi mengusahakan kesejahteraan
Fungsi pertahanan
fungsi menegakkan keadilan


1. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman - G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman beropini bahwa ada tiga fungsi negara antara lain sebagai berikut..


a. Fungsi Esensial, yaitu fungsi yang diharapkan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi..

memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar atau untuk menindas pergolakan dalam negeri
memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahantan
memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggaran hukum
mengadakan pemungutan pajak


b. Fungsi Jasa, yaitu kegiatan yang mungkin tidakakan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara. Contohnya pemeliharaan fakir miskin, atau pembangunan jalan-jalan dan jembatan

c. Fungsi Perniagaan, yaitu fungsi yang sanggup dilaksanakan oleh individu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Fungsi juga dilaksanakan oleh negara dengan pertimbangan modal swasta tidak mencukupi atau dengan memperluas penyelengaraan aneka macam fungsi di seluruh wilayah. Contohnya jaminan sosial, pinjaman deposito di bank, pencegahan pengangguran, penyelenggaraan pos, dan telepon.

2. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut R.M. Mac Iver - R.M. Mac Iver dalam bukunya yang berjudul The Modern State (1926) dan The Web of Goverment (1974) yang beropini bahwa fungsi negara yaitu sebagai berikut..
Fungsi memelihara ketertiban (order) dalam batas-batas wilayah negara. Ketertiban dipelihara demi perlindungan. Tujuannya yaitu untuk melindungi warga negara yang lemah.
Fungsi konservasi (penyelamatan) dan perkembangan. Negara dengan seluruh alat perlengkapannya dalam menjalankan fungsi-fungsi yang sanggup dinikmati oleh generasi akan datang. Contohnya pemeliharaan hutan-hutan, sungai, pengembangan industri, dan danau.


Selain itu, Mac Iver juga membagi fungsi negara dalam dua kategori antara lain sebagai berikut..
Fungsi negara yang tetap dilaksanakan oleh semua negara, menyerupai fungsi kepolisian dan penyelenggaraan keadilan
Fungsi kultural, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi pada bidang perekonomian

Banyak negara yang mengalami transformasi fungsi-fungsi negara alasannya pergerakan dibidang kesejahteraan, kebudayaan, dan perekonomian.


3. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Lioyd Vernon Ballard - Menurut Ballard, secara sosiologis ada empat penggolongan fungsi negara antara lain sebagai berikut...
Social conservation dari nilai-niali sosial sangat penting bagi suatu tertib politik dan sosial. Contohnya penggiatan tata tertip intern dengan jalan menuntaskan konflik antarwarga negara.
Social control yaitu mendamaikan, menyesuaikan, dan mengkoordinir perilaku kelompok-kelompok yang bersilisih atau bersaing. Seperti penyelenggaraan keadilan sosial
Social amelioration dari keadaan kelompok-kelompok yang dirugikan. Fungsi yang meliputi antara lain usaha-usaha meniadakan kemiskinan atau memelihara orang cacat
Social improvement yaitu ekspansi bidang kehidupan segenap kelompok. Fungsi ini yaitu mengenai ekspansi pendidikan, pemajuan kesenian, atau pengadaan penelitian ilmiah.


4. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut John Locke - Menurut locke yang membagi fungsi negara menjadi tiga antara lain sebagai berikut

Fungsi legislatif : menciptakan undang-undang
Fungsi direktur : menciptakan peraturan dan mengadili
Fungsi federatif : mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai

5. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Van Vollenhoven - Menurut Van Vollenhoven fungsi negara dibagi menjadi empat yang dikenal dengan catur praja. Fungsi negara berdasarkan Van Vollenhoven yaitu sebagai berikut..
Bestuur, : fungsi menyelenggarakan pemerintahan
Rechtsprak : fungsi mengadili
Regeling : fungsi menciptakan peraturan
Politie : fungsi ketertiban dan keamanan

6. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Montesquieu - Montesquieu membagi fungsi negara dalam tiga kiprah pokok antara lain sebagai berikut..
Fungsi legislatif : menciptakan undang-undang
Fungsi direktur : melakukan undang-undang
Fungsi yudikatif : mengadili dan mengawasi semoga setiap peraturan ditaati

7. Macam-Macam Fungsi Negara Menurut Miriam Budiardjo - Menurut Miriam Budiardjo, fungsi negara dibagi menjadi empat fungsi antara lain sebagai berikut..
Fungsi menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan
Fungsi pertahanan yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus mempunyai alat-alat pertahanan
Penerbitan (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat , negara harus melakukan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator
Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negara baru, fungsi ini sangat penting alasannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diharapkan campur tangan dan kiprah aktif negara.

Demikianlah Artikel singkat tentang Fungsi Negara Secara Umum serta Teori pendapat para Ahli. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Referensi :

Listyarti, Retno. 2006. KTSP. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas X. Penerbit : Esis. Hal : 22-23

Macam-Macam Forum Peradilan Indonesia


Lembaga Peradilan ialah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan kiprah pokok ibarat menerima, memerika, mengadili, dan menuntaskan setiap kasus yang diajukan kepadanya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, forum yaitu tubuh atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu.

Sedangkan kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.

Jadi, forum peradilan ialah suatu tubuh atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu dilema dan melaksanakan penelitian tentangnya.

Lembaga peradilan di Indonesia terdiri beberapa macam. Macam-macam forum peradilan ialah sebagai berikut :

Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia


1. Peradilan Umum (UU No.2 Tahun 1986)


Pengadilan umum menyidik dan memutuskan kasus tingkat pertama dari segala kasus perdata dan pidana spil untuk semua golonganpenduduk (warga negara dan orang asing). Pengadilan negeri mempunyai kedudukan di Daerah Tingkat II atau yang setingkat. Perkara-perkara yang ada diselesaikan oleh hakim yang dibantu panitera. Dari setiap pengadilan Negeri ditempatkan Kejaksaan Negeri sebagai alat dari Pemerintah dalam memutuskan sebagai penuntut umum dalam kasus pidana terhadap sipelanggara hukum. Tetapi dalam kasus perdata, Kejaksaan Negeri tidak ikut campur tangan.


Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum ialah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah forum kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

Memeriksa, memutuskan, dan menuntaskan kasus pidana dan perdata pada tingkat pertama.
Memberikan keterangan, pertimbangan, dan pesan yang tersirat aturan pada instansi pemerintah di wilayahnya apabila diminta.
Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban melaksanakan pengawasan atas pekerjaan penasihat aturan dan notaris di kawasan hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan menteri yang kiprah dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.



2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan forum kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah kerja Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi itu. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

Mengadili kasus pidana dan perdata pada tingkat banding.
Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.
Memberikan keterangan, pertimbangan, dan pesan yang tersirat aturan pada instansi pemerintah di wilayahnya apabila diminta.
Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga semoga peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya.


2. Pengadilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)

Pengadilan Agama menyidik dan memutuskan perkara-perkara yang terjadi bagi umat Islam, yang biasanya berkaitan dengan nikah, nafkah, waris, rujuk, talak (perceraian) dan lain-lain. Dalam hal tersebut, dianggap perlu dalam keputusan Pengadilan Agama yang dinyatakan sanggup berlaku di Pengadilan Negeri.

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 wacana Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama ialah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

1) Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui undangundang dengan kawasan aturan meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya ialah perkawinan; warisan, wasiat, hibah; wakaf dan shadaqah; serta ekonomi syariah. Wewenang peradilan agama sebagai berikut:

Memeriksa, memutuskan, dan menuntaskan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang di bidang perkawinan, hak waris, wasiat, hibah yang berdasarkan aturan Islam, wakaf, dan shadaqah.
Bidang-bidang perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
Bidang kewarisan, yaitu penentuan seseorang untuk menjadi hak waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bab hak waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan itu.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama ialah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten, dan kawasan hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.


2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama ialah forum kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama ialah di ibu kota provinsi

dengan wilayah kerja meliputi kawasan provinsi tersebut. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Mengadili kasus yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding.
Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar-Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.


3. Pengadilan Militer (UU No. 5 Tahun 1950)


Pengadilan Militer khusus mengadili dengan bab pidana, terutama bagi

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polri
Seorang yang sanggup dipersamakan dengan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia berdasarkan undang-undang. 

Tidak termasuk a hingga c tetapi berdasarkan Menhankam pada ketetapan persetuan Menteri Kehakiman yang harus diadili oleh Pengadilan Militer
Anggota jawatan atau golongan yang sanggup dipersamakan dengan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia berdasarkan undang-undang.


Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer ialah tubuh yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur. Wewenang Pengadilan Militer sebagai berikut:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melaksanakan tindak pidana ialah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau tubuh atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
Memeriksa, memutuskan, dan menuntaskan sengketa tata perjuangan angkatan bersenjata yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai jawaban tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutuskan kedua kasus tersebut dalam suatu putusan.


Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur sebagai berikut :


1) Pengadilan Militer

Tugas Pengadilan Militer ialah menyidik dan memutuskan pada tingkat pertama kasus pidana yang terdakwanya ialah prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah. Dalam hal memeriksadan memutus kasus pidana pada tingkat pertama makasusunan persidangan pada Pengadilan Militer terdiri atas seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dihadiri olehseorang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu seorangpanitera. Dalam persidangan Pengadilan Militer hakim ketua paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat kapten.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Susunan perangkat persidangan dalam Pengadilan Militer Tinggi sama dengan Pengadilan Militer. Perbedaan susunan pejabat terjadi kalau menyidik dan menuntut kasus sengketa tata perjuangan angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Dalam hal ini susunannya meliputi satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan dibantu seorang panitera. Pangkat hakim ketua dalam forum ini paling rendah ialah kolonel dan hakim anggotanya yang paling rendah ialah letnan kolonel. Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi sebagai berikut :

Memeriksa dan memutuskan kasus di tingkat pertama, kasus pidana yang terdakwanya ialah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas, serta menuntaskan sengketa tata perjuangan angkatan bersenjata.
Memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding kasus pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam kawasan hukumnya yang dimintakan banding.
Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Militer dalam wilayah hukumnya.


3) Pengadilan Militer Utama

Kewenangan forum peradilan ini ialah menyidik dan memutus pada tingkat banding kasus pidana dan sengketa tata perjuangan angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.


4) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksadan menuntut kasus sengketa tata perjuangan angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Susunan perangkat pengadilannya sama dengan Pengadilan Militer. Kewenangan Pengadilan MiliterPertempuran ialah menyidik dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir kasus pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di kawasan pertempuran. Dengan begitu, Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di kawasan pertempuran.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986)


Pengadilan tata perjuangan negara masih relatif gres yang terbukti dari keberadaannya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991. Pengadilan Tata Usaha Negara ialah tubuh yang berwenang dalam menyidik dan memutuskan semua persengketaan tata perjuangan negara yang timbul jawaban dikeluarkannya keputusan tata perjuangan negara. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan ketetapan yang tertulis yang berisi tindakan aturan tubuh tata perjuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyebabkan jawaban aturan bagi seseorang atau tubuh hukum. Masalah-masalah yang terjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain sebagai berikut...

Bidang sosial, yaitu somasi atau permohonan terhadap keputusan manajemen wacana penolakan permohonan suatu izin 

Bidang ekonomi, yaitu somasi atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk,agraria, dan sebagainya 

Bidang Function Publique, yaitu somasi atau permohonan yang bekerjasama dengan status atau yang kedudukan seseorang ibarat pemecatan, kepegawaian, pemberhentian kekerabatan kerja dan sebagainya. 

Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu somasi atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai mekanisme aturan (seperti yang diatur dalam KUHP) yang berkaitan dalam praperadilan dan sebagainya.

5. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah forum kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi ialah salah satu forum negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibuat sehabis terjadi perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 wacana Mahkamah Konstitusi.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh hakim konstitusi berjumlah sembilan orang hakim. Hakim konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan hakim konstitusi ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun.

Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dipegang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. untuk periode 2008–2011. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan forum negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungannya dengan partai politik dan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi sanggup memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutuskan perselisihan wacana hasil pemilihan umum.


6. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial merupakan forum negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau dampak kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota yang berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, forum ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta sikap hakim.

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketuayang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Tugas dari Komisi Yudisial sebagai berikut:

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Tugas itu dilakukan dengan cara berikut:

Melakukan registrasi calon hakim agung.
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
Menetapkan calon hakim agung.

2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta sikap hakim. Untuk melaksanakan kiprah itu, Komisi Yudisial melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Menerima laporan pengaduan masyarakat wacana sikap hakim.
Melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran sikap hakim.
Membuat laporan hasil investigasi berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tembusannya disampaikan kepada presiden dan DPR. Mengidentifikasi Alat Kelengkapan Lembaga Peradilan.

Demikianlah Artikel Sederhana mengenai Macam-Macam Lembaga Peradilan yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.


Referensi :

Listyarti, Retno.2006. KTSP. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas X. Jakarta : Erlangga. Hal : 44-45

Pengertian Umum Norma Hukum, Ciri-Ciri Serta Contoh-Contohnya.


Norma yang diterapkan masyarakat untuk mengatur kehidupannnya, yaitu norma hukum. Namun, terdapat perbedaan dengan norma lainnya, yakni norma aturan biasanya ditemukan dalam bentuk tertulis dan secara resmi penyusunannya diserahkan oleh forum berwenang dibawah naungan negara. Norma aturan cakupannya lebih luas, menaungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Berikut ini selengkapnya kami uraikan lebih jauh perihal norma hukum, disertai dengan teladan penerapannya dimasyarakat.

Secara Umum, Pengertian Norma Hukum yaitu aturan sosial yang dibuat oelh lembaga-lembaga tertentu, ibarat pemerintah, sehingga sifatnya memaksa, tegas melarang atau sesuai dengan pembuat peraturan. Pelanggaran norma aturan akan mendapat hukuman denda atau eksekusi fisik. Penataan dan hukuman pelanggaran peraturan-peraturan hukumnya bersifat heteronon yang artinya sanggup dipaksakan oleh kekuasaan dari luar yaitu oleh kekuasaan negara.

Norma aturan yaitu aturan yang dibuat oleh negara atau alat-alat perlengkapan negara, dan berlakunya sanggup dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara (seperti: polisi, jaksa dan hakim). Atau definisi lain dari Norma aturan yaitu merupakan aturan-aturan hidup yang dibuat oleh negara ataupun forum etika tertentu. Dengan kata lain, norma aturan ialah aturan-aturan yang dibuat oleh forum negara yang berwenang.

Norma aturan sifatnya memaksa dan mengikat. Aturan-aturan yang terdapat dalam norma aturan mengikat setiap masyarakat atau orang. Memaksa berarti aturan-aturan aturan harus dipatuhi oleh siapa pun, sedangkan kata mengikat berarti berlaku untuk semua anggota masyarakat atau setiap orang.


Unsur dari norma hukum, diantaranya sebagaimana di bawah ini:

Yang pertama, adanya aturan-aturan mengenai tingkah laris dalam pergaulan hidup manusia.
Yang kedua, aturan-aturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi Negara yang berwenang.
Yang ketiga, aturan tersebut bersifat memaksa.
Dan yang keempat, adanya hukuman yang tegas dan memaksa jikalau ada yang melanggar.

Ciri-Ciri Norma Hukum

Bersumber dari forum resmi milik pemerintah
Bersifat memaksa, tegas melarang.
Terdapat hukuman eksekusi yang berupa denda, hukuman fisik, atau pidana.


Contoh-Contoh Norma Hukum

Norma aturan mempunyai bermacam-macam teladan menurut dari kehidupan masyarakat. Macam-macam teladan norma aturan yaitu sebagai berikut

Di larang berbuat korupsi
Dilarang membunuh orang lain
Dilarang melanggar ketertiban umum
Dilarang berbuat teror
Tidak boleh menipu orang lain
Dilarang mengambil hak orang lain
Mematuhi peraturan kemudian lintas

Dan inilah pengelompokkan norma hukum

Jika dilihat dari segi hubungan yang diatur :

Hukum publik, yaitu merupakan aturan yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara (HTN, HTUN, Hukum Pidana).
Hukum privat, yaitu merupakan aturan yang mengatur hubungan antara warga negara (hukum perdata dan juga aturan dagang).


Jika dilihat dari segi isi aturannya :

Hukum material, yaitu merupakan aturan yang berisi aturan-aturan mengenai suatu perbuatan dan sanksinya atau konsekuensinya. Seperti contoh: KUHP, KUH Perdata.
Hukum formal, yaitu aturan berisi aturan-aturan mengenai cara penerapan aturan material. Seperti contoh: KUHAP, KUHA Perdata.


Jika dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya :

Hukum nasional, yaitu merupakan aturan yang berlaku dalam batas teritorial suatu negara. Seperti contohnya: Hukum tata Negara, Hukum perdata, dan yang lainnya
Hukum internasional, yaitu aturan yang berlakunya tidak dibatasi oleh batas teritorial negara tertentu. Seperti contohnya: Hukum perdata Internasional.


Jika dilihat dari segi ketika berlakunya :

Hukum constitutum (hukum positif), yaitu merupakan hukum yang berlaku kini atau ketika ini, untuk masyarakat tertentu dalam suatu kawasan tertentu. Hukum ini ada jago aturan yang menamakannya sebagai “tata hukum”.
Hukum constituendum, yaitu merupakan aturan yang dibutuhkan sanggup berlaku pada waktu yang akan datang.
Hukum asasi (hukum alam), yaitu merupakan aturan yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu serta untuk segala bangsa yang di dunia.



Demikianlah artikel sederhana mengenai Norma Hukum: Pengertian norma hukum, Ciri-Cirinya berikut Contoh-Contohnya . Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pengertian Umum Norma Agama, Ciri-Cirinya Berikut Contoh-Contohnya


Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang insan dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya niscaya dan tak ada keraguan lantaran merupakan "hadiah" pribadi dari Tuhan YME. Norma agama sanggup kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, biar insan sanggup selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia sampai menuju darul abadi nanti. Dibawah ini uraian lebih jauh perihal norma agama.

Secara Umum, Pengertian Norma Agama yakni peraturan atau petujunjuk hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-ajuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama bersumber dari Tuhan yang dimuat dalam kitab suci agama tertentu. Dalam norma agama diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya untuk mencapai kebahagian baik yang ada didunia maupun di darul abadi nanti.

Norma agama menuntut ketaatan mutlak penganut suatu agama. Norma ini mengharuskan penganut suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan dan dihentikan agama, sifatnya mutlak dan tidak sanggup ditawar-tawar atau diubah. Norma agama bagi sebagian insan yang menyakininya dianggap sebagai norma yang paling tinggi nilainya. Selain mengatur relasi antara manusia, norma agama juga mengatur relasi antara insan dan Tuhan Yang Maha Esa serta relasi insan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh alasannya yakni itu, norma ini sanggup dijadikan sebagai dasar berpikir, berbuat, dan berprilaku untuk membuat kehidupan yang selaras dan serasi.


Apabila melanggar norma agama, maka akan diberi hukuman dan eksekusi yang bersifat pribadi atau diakhirat nanti. Sanksi dan eksekusi yang diterima didunia yakni depresi, goncangan jiwa maupun perang batin hati nurani. Sedangkan hukuman dan eksekusi di darul abadi yakni berupa siksaan yang tiada tandingannya, bila terdapat banyak dosa kita dari pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat melampaui dari amalam perbuatan kita didunia.

Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan hukuman berupa dosa. Pelanggaran terhadap norma agama berarti menentang perintah dan larangan Tuhan. Akibatnya, si pelanggar akan menerima eksekusi dari Tuhan di akhiran nanti.


Ciri-Ciri Norma Agama

Bersumber dari tuhan
Bersifat universal atau abadi
Dilaksanakan akan mendapt pahala, dan bila dilanggar menerima dosa
Bersifat luas dan berlaku untuk seluruh umat


Contoh-Contoh Norma Agama

Norma agama mempunyai banyak rujukan yang harus dipatuhi untuk tidak mendapatkan hukuman dan hukuman-Nya. Macam-macam rujukan norma agama tersebut yakni sebagai berikut..

Rajin bersembahyang,
Membaca kitab suci,
Mendoakan orang lain
Tidak berbohong
Tidak mencuri
Berbakti kepada orang tua

Fungsi Norma Agama

Wahai sahabat abimuda sekalian,menurut Prof. Dr. H. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama membantu kita memahami beberapa fungsi agama dalam masyarakat, antara lain:


Fungsi Edukatif (Pendidikan). Ajaran agama secara yuridis (hukum) berfungsi menyuruh/mengajak dan melarang yang harus dipatuhi biar pribagi penganutnya menjadi baik dan benar, dan terbiasa dengan yang baik dan yang benar berdasarkan fatwa agama masing-masing. 

Fungsi Penyelamat. Dimanapun insan berada, beliau selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama mencakup kehidupan dunia dan akhirat.
Fungsi Perdamaian. Melalui tuntunan agama seorang/sekelompok orang yang bersalah atau berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta dan Alloh. Tentu dia/mereka harus bertaubat dan mengubah cara hidup.
Fungsi Kreatif. Fungsi ini menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain.
Fungsi Sublimatif (bersifat perubahan emosi). Ajaran agama mensucikan segala perjuangan manusia, bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Usaha insan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus, lantaran untuk Alloh, itu yakni ibadah.
Fungsi Kontrol Sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak sanggup berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada.
Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas. Bila fungsi ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar "Civil Society" (kehidupan masyarakat) yang memukau.
Fungsi Pembaharuan. Ajaran agama sanggup mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru. Dengan fungsi ini seharusnya agama terus-menerus menjadi biro perubahan basis-basis nilai dan budpekerti bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikianlah Artikel singkat mengenai Pengertian Norma Agama ciri-cirinya serta contoh-contohnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Pengertian Umum Norma Kebiasaan, Ciri-Ciri Serta Contoh-Contohnya


Pengertian norma yaitu kaidah atau hukum yang disepakati dalam menawarkan aliran tingkah laris bagi para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diinginkan.

Singkatnya norma yaitu kaidah atau aliran dalam mewujudkan suatu nilai. kaidah atau hukum itu biasanya berwujud perintah dan larangan

Kebiasaan berarti sesuatu yang biasa dikerjakan Kebiasaan yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama alasannya yaitu banyak orang menyukai dan menganggapnya penting.Secara umum, Pengertian Norma Kebiasaan yaitu suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan bentuk yang sama, seacara sadar dengan tujuan yang terang dan dianggap baik dan benar. 

Norma kebiasaan disebut juga dengan folkways yang merupakan macam-macam norma menurut tingkatan norma sosial. Norma kebiasaan sanggup juga diartian sebagai norma yang keberadaannya dalam masyarakat sanggup diterima sebagai bentuk hukum yang mengikat walaupun tidak ditetapkan pemerintah. Umumnya kebiasaan sering disamakan dengan susila istiadat. Adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan sosial yang telah usang ada dalam masyarakat.


Ciri-Ciri Norma Kebiasaan

Dilakukan secara terus menerus/berulang-ulang
Bersifat susila istiadat
Dilakukan secara sadar dan tujuan yang jelas
Mengikat walau tidak ditetapkan pemerintah.


Contoh-Contoh Norma Kebiasaan

Untuk memahami lebih terang norma kebiasaan, kita sanggup melihat contoh-contoh norma kebiasaan menyerupai dibawah ini..

Memberi ucapan selamat dan hadiah bagi yang berprestasi, berulang tahun atau yang sedang mengalami sesuatu yang membahagiakan,
Menggunakan pakaian yang anggun di waktu pesta
Berperilaku sopan santun
Menghormati yang lebih tua
Syukuran kelahiran bayi
Upacara susila istiadat

Demikianlah artikel singkat mengenai Pengertian umum Norma Kebiasaan, Ciri-ciri berikut Contoh-Contohnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Lengkap : Makna Alinea Dalam Pembukaan Uud 1945


Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang mempunyai makna tertentu di dalam setiap alinea tersebut.


Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yaitu (alinea pertama)"bahwa gotong royong kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh alasannya ialah itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Selain daripada itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari artinya bisa menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan usaha bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.


Alinea-alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada garis besarnya adalah:

Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran usaha (kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).
Alinea II : mengandung harapan bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).
Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).
Alinea IV : memuat kiprah negara/tujuan nasional, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.


Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:


Alinea pertama : “Bahwa gotong royong kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh alasannya ialah itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”


Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini ialah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapai persoalan kemerdekaan melawan penjajah.


Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh hasilnya harus ditentang dan dihapuskan biar semua bangsa di dunia ini sanggup menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.


Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan kiprah kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa.


Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah lantaran penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita.


Aline kedua : “Dan usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada ketika yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”


Kalimat tersebut menunjukkan pujian dan penghargaan kita akan usaha bangsa Indonesia selama ini. Hal Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan kini yang tidak sanggup dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil kini akan memilih keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini terang apa yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh para "pengantar" kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.


Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman evaluasi :

Bahwa usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia telah hingga pada tingkat yang menentukan;
Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan final tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.


Alinea ketiga : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”


Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi positif dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia dan di akhirat.


Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam usaha mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.


Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,


maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menurut kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.


Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia sesudah menyatakan dirinya merdeka.


Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"


Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu ialah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan menurut PancasiIa.


Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu:melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh pesan yang tersirat akal dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


(alinea kedua) "Dan usaha kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada ketika yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"


(alinea ketiga)"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya"


(alinea keempat) "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menurut kepada :



Ketuhanan Yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
persatuan Indonesia
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


Makna Alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945



1. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pada Alinea Pertama (I)

Pada alinea pertama terkandung suatu dalil objektif, yatu penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dengan demikian, penjajahan harus dihapus biar semua bangsa di dunia sanggup mendapat hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia.
Selain itu juga terkandung pernyataan subjektif yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan


2. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pada Alinea Kedua (II)


Dalam alinea kedua (II) juga mengandung adanya ketetapan dan penajaman evaluasi yang dengan menunjukkan bahwa
Perjuangan pergerakan di Indonesia telah hingga pada tingkat yang menentukan
Momentum yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan
Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan final melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur


3. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pada Alinea Ketiga (III)


Alinea ketiga menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, keseimbangan antara kehidupan yang spritual dan juga material serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Alinea tersebut memuat mengenai antara lain sebagai berikut..

Motivasi spirtual yang luhur serta suatu pengakuan dari proklamasi kemerdekaan
Ketawaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa lantaran berkat rida-Nyalah bangsa Indonesia yang berhasil dalam perjungan mencapai kemerdekaannya


4. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pada Alinea Keempat (IV)


Dalam alinea keempat menegaskan mengenai beberapa hal antara lain sebagai berikut...


a. Fungsi dan Tujuan negara Indonesia yaitu :
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
memajukan kesejahteraan umum
mencerdasarkan kehidupan bangsa
ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial.


b. Susunan dan bentuk negara, yaitu republik kesatuan

c. Sistem pemerintahan negara indonesia ialah berkedaulatan rakyat (demokrasi)

d. Dasar negara indonesia yaitu pancasila


Demikian artikel sederhana mengenai Makna Alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.


Referensi :


Listyarti, Retno. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas X. Jakarta : Esis. Hal : 94-95.