Tips Mudah Agar Facebook Anda Tidak diHack Orang Lain

Anda mungkin tipe orang yang gemar membagikan sesuatu di facebook, baik itu berupa gambar, video, ataupun artikel. Bahkan anda menyimpan sesuatu yang sangat penting di facebook anda, yang orang lain tidak boleh tau. Tapi apakah anda tau bahwa di luar sana banyak para hacker yang mengintai data yang anda bagikan ataupun simpan difacebook anda.


Sangat penting bagi kita untuk mengamankan akun facebook kita, agar akun kita tidak disalahgunakan orang, yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Jangan khawatir, di sini saya akan membagikan bagaimana cara agar facebook kita tidak dihack orang lain.

Kebanyakan orang di luar sana menggunakan cara hack facebook orang lain dengan metode lupa password. Yah yang tentunya mereka telah mengetahui e-mail facebook kita. Setelah itu, mereka melakukan intruksi-intruksi yang ada.


Tips Agar Facebook Tidak dihack

Hal yang paling utama yang harus anda lakukan agar akun facebook anda tidak dihack orang lain yaitu

- Gunakan email yang berbeda antara email facebook dengan email pribadi. Tujuannya agar menghindari teman dekat anda menggunakan email tersebut untuk percobaan hack.

-Cara untuk mengamankan akun facebook anda yang selanjutnya adalah dengan menyembunyikan alamat email di facebook. Selain menghindari hal yang bersifat phishing dan spam ke email kamu, hal ini juga berguna untuk meminimalisir serangan hacker.

-Agar akun facebook anda aman, di saat memilih pertanyaan keamanan pastikan bahwa anda menggunakan jawaban yang sulit sekali. Bukan jawaban yang benar-benar nampak dari keseharian anda. Orang bisa saja menebak jawabannya dari postingan anda di facebook, atau mungkin kegiatan sehari-hari anda di kantor ataupun di sekolah.

-Pelajari lebih jauh tentang metode pemulihan akun facebook lewat teman. Di situ, anda bisa secara khusus memilih tiga teman yang bisa dihubungi facebook saat anda kehilangan akses terhadap facebook anda. Pastikan orang itu adalah teman yang bisa anda percaya.

Sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat

Kemiskinan Dan Ukurannya


Kemiskinan ialah kondisi dimana sesorang atau kelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan membuatkan kehidupannya secara bermartabat. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society (Sumodiningrat, 1999). Dari definisi tersebut sanggup dipahami bahwa kemiskin-an terkait dengan batas diktatorial standar hidup sebagian masyarakat miskin dan menyangkut standar hidup relatif dari masyarakat.

Kemiskinan ialah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan oleh kondisinya yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk masakan dan non makanan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diharapkan oleh setiap individu untuk sanggup membayar kebutuhan makanan, setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan merupakan konsep dan problem yang multiperspektif. Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang sanggup dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ini, sumber daya tidak hanya berupa aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang sanggup meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Dengan indikator materi, ibarat kepemilikan harta benda, income perkapita, maupun konsumsi. Badan Pusat Statistik (BPS) memakai indikator konsumsi sebesar 2.100 kalori/orang setiap hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu, atau pendekatan Bank Dunia yang memakai standar 1 dolar AS/ orang setiap hari. Contoh kemiskinan ini ialah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar ibarat sandang, pangan, papan beserta kanal lain, ibarat kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan mengarah pada keterbatasan individu atau kelompok untuk mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapat kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Keterbatasan individu lantaran adanya faktor penghambat berupa faktor internal yang bersumber dari si miskin itu sendiri, ibarat rendahnya pendidikan dan adanya kendala budaya.


Sedangkan, faktor eksternal berasal dari luar kemampuan sesorang tersebut, ibarat birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang mendapat sumber daya. Secara sederhana kemiskinan dalam persepektif kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kemiskinan yang pada awalnya disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, oleh lantaran terlalu usang dalam kondisi miskin baik lantaran faktor tidak disengaja, disengaja maupun lantaran dipelihara menyebabkan imbas domino, berupa patologi atau problem sosial. Sedangkan resiko saat kemiskinan sudah menjadi problem sosial ialah selain harus menuntaskan problem ekonomi itu sendiri juga mengatasi problem sosial yang timbul. Contoh munculnya kriminalitas, budaya malas, korupsi, disparitas sosial yang menyebabkan konflik, dan ketergantungan pada pihak lain.

Kemiskinan juga sanggup dipandang dalam perspektif lantaran dan akibat. Sebagai sebab, kemiskinan merupakan akar dari sebagian besar tindak kriminalitas. Fenomena pencurian, perampokan atau pembunuhan, dan kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan disebabkan oleh kemiskinan. Sebagai sebuah akibat, kemiskinan merupakan suatu produk praktek ketidakadilan. Ketidakadilan pemimpin, aturan atau sistem, bahkan ketiganya. Pemimpin yang tidak adil akan menempatkan orang miskin sebagai ’sampah’ yang tidak perlu dipikirkan. Sehingga, pemimpin ibarat ini hanya akan mementingkan kepentingan dirinya dan orang-orang disekitarnya, tidak peduli jutaan orang merintih dalam kemiskinannya.

Ketidakadilan aturan akan menempatkan orang miskin dalam posisi lemah. Apalagi bila aturan bisa dijualbelikan, maka keberadaan orang miskin akan semakin sulit mendapat kanal struktural yang mengeksklusi dirinya. Ketidakadilan sistem akan membuka peluang orang miskin tertindas, lantaran dalam sistem yang tidak adil, terjadi aturan rimba; yang berpengaruh dan beruanglah yang berkuasa.

Dengan demikian, secara umum kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang serba terbatas, baik dalam eksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, akomodasi hidup lainnya, sehingga dalam setiap acara maupun perjuangan menjadi sangat terbatas (Sulistiyani, 2004).

Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009


Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Sebab, penduduk miskin yaitu penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,65 persen, yaitu dari Rp182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp 200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi masakan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan masakan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2008, pemberian GKM terhadap GK sebesar 74,07 persen, tetapi pada Bulan Maret 2009, peranannya hanya turun sedikit menjadi 73,57 persen.

Komoditi yang besar lengan berkuasa pada kemiskinan berupa komoditi masakan dan bukan makanan. Komoditi masakan yang besar lengan berkuasa besar terhadap nilai Garis Kemiskinan yaitu beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan masakan yaitu biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin yaitu beras. Pada Bulan Maret 2008, pemberian pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,06 persen di perdesaan dan 38,97 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang besar lengan berkuasa cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu gula pasir (3,10 persen di perkotaan; 4,18 persen di perdesaan), telur (3,38 persen di perkotaan; 2,43 persen di perdesaan), mie instan (3,39 persen di perkotaan; 2,82 persen di perdesaan), tempe (2,56 persen di perkotaan; 2,14 persen di perdesaan), dan tahu (2,27 persen di perkotaan; 1,65 persen di perdesaan).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 5,28 persen di perdesaan dan 7,38 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai efek yang cukup besar untuk kawasan perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,07 persen, 2,72 persen dan 2,65 persen, sementara untuk kawasan perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).

Pola yang serupa juga terlihat pada Bulan Maret 2009. Pengeluaran untuk beras masih memberi pemberian terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 25,06 persen di perkotaan dan 34,67 persen di perdesaan. Beberapa barang-barang kebutuhan pokok lainnya masih besar lengan berkuasa cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, menyerupai gula pasir (2,83 persen di perkotaan; 3,72 di perdesaan), telur (3,61 persen di perkotaan; 2,68 di perdesaan), mie instan (3,21 persen di perkotaan; 2,70 di perdesaan), tempe (2,47 di perkotaan; 2,09 di perdesaan), dan tahu (2,24 persen di perkotaan; 1,60 persen di perdesaan).

Sumbangan komoditi bukan masakan di perdesaan lebih kecil dibanding di perkotaan. Sumbangan komoditi bukan masakan terhadap Garis Kemiskinan terbesar yaitu pengeluaran untuk rumah, yaitu 7,58 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perdesaan. Pengeluaran listrik di perkotaan memberi pemberian lebih besar kepada Garis Kemiskinan yang mencapai 3,08 persen, sedangkan perdesaan hanya 1,81 persen. Sumbangan komoditi lain terhadap Garis Kemiskinan yaitu angkutan 2,85 persen di perkotaan dan 1,34 persen di perdesaan, dan minyak tanah menyumbang sebesar 1,73 persen di perkotaan dan 0,70 persen di perdesaan.

Jenis Kemiskinan Dan Penyebabnya


Banyak perspektif yang yang menjelaskan bentuk-bentuk kemiskinan. Menurut Jamasy (2004) terdapat empat bentuk kemiskinan yang mana setiap bentuk mempunyai arti tersendiri. Keempat bentuk tersebut ialah kemiskinan adikara dan kemiskinan relatif yang melihat kemiskinan dari segi pendapatan, sementara kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural yang melihat kemiskinan dari segi penyebabnya.


1. Kemiskinan adikara terjadi apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimun, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diharapkan untuk meningkatkan kapasitas semoga bisa hidup dan bekerja.

Kemiskinan jenis ini mengacu pada satu standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat /negara. Sebuah teladan dari pengukuran adikara ialah persentase dari penduduk yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan badan insan (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan adikara sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari, dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari. Dengan batasan ini maka diperkiraan pada 2001 terdapat 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari, dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari.

2. Kemiskinan relatif ialah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di negara bekembang, ada bukti perihal kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan kawasan pinggiran kota.


3. Kemiskinan struktural ialah kondisi atau situasi miskin lantaran dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menjadikan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul lantaran ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin sanggup bekerja. 

Struktur sosial tersebut tidak bisa menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini ialah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak arif dan tidak terlatih. 

Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ialah pemerintah. Sebab, pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, Kalau pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang ‘naik kelas’. Artinya kalau pada awalanya sebagai buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung.


Pada tahun 1970-an dan 1980-an para intelektual mengangkat isu kemiskinan struktural ini. Kemiskinan ini timbul, lantaran ada kekerabatan sosial ekonomi yang membuat kelompok orang tereksklusi dari posisi ekonomi yang lebih baik. Penyebab eksklusi ialah ketergantungan ekonomi pada negara industri maju, struktur perekonomian nasional jatuh pada segelintir orang (kolusi penguasa dan pengusaha) serta politik dan kekerabatan sosial yang tidak demokratis.


Kemiskinan struktural hadir dan muncul bukan lantaran takdir, bukan lantaran kemalasan, atau bukan lantaran karena nasib. Kemiskinan jenis ini muncul dari suatu perjuangan pemiskinan. 

Suatu perjuangan untuk membuat jurang semakin lebar saja antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul dari adanya kekerabatan struktur yang timpang, yang timbul dari tiadanya suatu kekerabatan yang simetris dan sebangun yang menempatkan insan sebagai obyek. 

Kemiskinan struktural timbul lantaran adanya hegemoni dan justru lantaran adanya kebijakan negara dan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, sehingga justru orang yang termarjinalkan semakin termarjinalkan saja.


Namun dalam beberapa dasawarsa belakangan ini terjadi kecenderungan fenomena yang berbalik. Beberapa negara berkembang yang penduduknya mengalami kemiskinan struktural, ternyata bisa bangun dan berkembang untuk merebut pasar global (Rohman, 2010). Pertanyaanya, apakah hal itu mengambarkan kemiskinan lantaran faktor struktural tidak ada lagi, dan yang ada faktor kultural serta kurangnya kanal pada kebutuhan dasar? Hal ini secara empiris perlu menerima telaah yang lebih mendalam .


4. Kemiskinan kultural mengacu pada masalah perilaku seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu, ibarat tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada perjuangan dari pihak luar untuk membantunya. 

Sedangkan, kebudayaan kemiskinan, merupakan kemiskinan yang muncul sebagai jawaban adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, ibarat malas, gampang mengalah pada nasib, kurang mempunyai etos kerja dan sebagainya. 

Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini ialah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, perilaku apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Dalam komunitas lokal ditemui ada rumah yang bobrok, penuh sesak dan bergerombol. Ditingkat keluarga, masa kanak-kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah. 

Pada individu mereka ada perasaan tidak berharga, tidak berdaya dan rendah diri akut.


Pandangan lain perihal budaya miskin merupakan imbas dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama. Keadaan ibarat itu membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan kalau sesuatu yang terjadi ialah takdir. Dalam konteks keagamaan disebut dengan paham jabariah. 

Contoh kemiskinan ini ada pada masyarakat pedesaan, komunitas kepercayaan atau agama, dan kalangan marginal lainnya.

Keterkaitan Kemiskinan Struktural Dan Kultural


Dalam konteks Indonesia, kalau ditinjau dari persoalan kemiskinan, secara tidak eksklusif mengatakan adanya keterkaitan antara kemiskinan struktural dengan kemiskinan kultural. Terlebih status Indonesia selain sebagai negara berkembang, juga mengalami proses sejarah penjajahan yang amat panjang, kurang lebih 350 tahun.

Dimulai dari pemerintah kolonial belanda yang menanamkan komersialisasi pertanian dalam bentuk perpajakan, pembukaan lahan gres dan membuka jalan raya, yang berdampak pada kemerosotan kesejahteraan petani, memperkaya mereka yang mempunyai modal besar, yaitu elit-elit ekonomi desa. Pasca penjajahan belanda, pemerintah orde usang memfokuskan pada pembangunan aspek politik.

Proses pengintegrasian wilayah jajahan belanda kedalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berlangsung secara cepat. Pada fase ini kondisi perekonomian negara jauh dari stabil, penanganan persoalan kemiskinan belum menjadi prioritas sehingga masyarakat tidak beranjak dari situasi kemiskinannya, alasannya ialah secara struktural tidak terprioritaskan.


Pada ketika pemerintahan orde baru, kebijakan politik mulai terarahkan pada perjuangan mengatasi kemiskinan. Melalui cara dukungan dana kepada forum donor di luar negeri, ibarat IGGI dilakukan secara ekstensif. 

Namun, pengaruh dari kebijakan ini bukan malah menghapus kemiskinan, melainkan membuat kemiskinan babak baru, dimana tumbuhnya industrialisasi di desa-desa dalam wujud eksploitasi seperti: pertambangan, penebangan hutan, pembangunan pertanian tanaman industri dan sebagainya. Kondisi itu pada jadinya semakin menumbuhkan disparitas sosial yang semakin akut, dan tidak merubah kehidupan masyarakat miskin dan malah memperkaya mereka yang sudah kaya.

Oleh alasannya ialah itu dilihat dari perjalanan kemiskinan diatas, kemiskinan kultural merupakan buah dari kemiskinan struktural. Masyarakat menjadi fatalis, semakin pasrah, menganggap miskin sebagai nasib dan garis hidup. Hal itu sering diperkuat dengan pendekatan keagamaan yang meminta semoga orang tetap selalu bersabar dan bersyukur mendapatkan ‘takdir’ yang dialaminya.

Jika dilihat dari argumentasi diatas, dominan kemiskinan yang terjadi merupakan dominasi kemiskinan struktural. Tidak ada proses transformasi kelas dimana buruh tani tetaplah menjadi buruh tani, begitu pula nelayan, pemulung, dan lain-lain. Jikapun ada kegiatan penanggulangan kemiskinan sifatnya residual, proyek, insidental, tidak berkelanjutan dan tidak mengena pada substansi atau menyentuh akar dari kemiskinan.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor tunggal, dan juga tidak terjadi secara linier. Sebaliknya, kemiskinan bersifat beragam dan disebabkan oleh multi faktor yang saling terkait satu dengan yang lain. Secara prinsip ada tiga faktor penyebab kemiskinan, yaitu faktor struktural, faktor kultural, dan sumberdaya alam yang terbatas (Mubiyarto, 1993; Sumodiningrat 1998; Rocman, 2010; Handoyo, 2010).

Faktor struktural penyebab kemiskinan berupa:

(Struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan sekelompok orang berada pada lapisan miskin. Keluarga miskin dengan kepemilikan lahan yang sempit, atau bahkan tidak punya sama sekali. Anak-anak yang lahir dari keluarga menyerupai ini, semenjak awal sudah mewarisi kemiskinan tersebut. Mereka sulit mendapat saluran untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas diri dan hidupnya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya.

Praktek ekonomi masih jauh dari nilai-nilai moral Pancasila yang bertumpu pada kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan. Dalam praktek kehidupan lebih mengarah pada praktek ekonomi pasar bebas yang mengagungkan kompetisi dan individu dari pada kebersamaan, kekeluargaan, dan masih jauh dari nilai keadilan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 masih belum efektif untuk diterjemahkan dalam peraturan organik yang lebih operasional untuk mengatur praktek kegiatan ekonomi. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai turunan dari pasal 33 tersebut masih dibutuhkan. Sejumlah Undang-Undang Organik dan peraturan telah dibentuk oleh forum tinggi negara yang berkompeten. Namun, bukan berarti permasalahannya simpulan dengan Undang-Undang Organik tersebut. Kenyataanya masih muncul banyak sekali duduk kasus yang berdampak pada potensi peningkatan jumlah penduduk miskin.


Pengelolaan sumber daya air, tambang dan gas yang kurang baik sanggup menjadikan jumlah penduduk miskin. Sebagai pola sumber daya air yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan air sungai tercemar. Pada hal selama ini sungai menjadi sumber air keluarga, terutama bagi rumah tangga miskin. Tidak berfungsinya air sungai sebagai sumber air higienis mengakibatkan rumah tangga miskin membeli air bersih, setidahnya untuk minum, atau terpaksa mengkonsumsi air yang tercemar tersebut.


Sebagai akhirnya mereka mengeluarkan biaya hidup untuk membeli air. Hal itu akan menambah jumlah kemiskinan penduduk. Sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis sanggup mensejahterakan penduduk sekitar. Kasus tambang di Papua menggambarkan realitas itu. Tambang emas, tembaga yang sangat besar itu belum sanggup mengentaskan kemiskinan penduduk sekitar dan membebaskan dari keterbelakangan. Hal itu sanggup terjadi karena: (1) nilai kontrak yang terlalu murah, (2) distribusi hasil yang belum berpihak pada kaum miskin sekitar, (3) pengelolaan yang salah.

Paradigma ekonomi masih bertumpu pada ekonomi neoliberal yang kapitalistik. Dalam Peradaban global diakui bahwa efek ekonomi kapitalistik demikian besar. Bahkan peradapan kehidupan umat insan pada masa XXI ini telah dimenangkan oleh peradaban kapitalistik. Karena itu, pemikiran-pemikiran neo liberalisme, di sadari atau tidak banyak mempengaruhi kebijakakan ekonomi di Indonesia.


Praktek ekonomi yang bertumpu pada modal dan pasar bebas menjadi dasar dalam acara ekonomi. Sebagai pola terbaru yakni kebijakan yang longgar terhadap keberadaan pasar modern supermaket/minimarket. Pemerintah kawasan belum mempunyai hukum yang terang perihal duduk kasus ini.


Sementara dilapangan telah bergulir pembangunan supermaket tersebut demikian cepatnya. Sebagai akhirnya banyak toko-toko di pasar tradisional atau di luarnya yang mengalami penurunan pembeli, lantaran tidak sanggup bersaing. Aturan yang telah ditetapkan jarak 500m dari pasar tradisional, ternyata tidak sanggup berjalan efektif.

Konsistensi terhadap nilai-nilai moral Pancasila yang masih kurang. Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai luhur dan mulia yang menggambarkan kekerabatan mausia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama manusia, dan insan dengan alam. Jabaran nilai-nilai luhur tersebut tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.


Pancasila mengajarkan praktek ekonomi yang demokratis, berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan, dan menempatkan posisi negara sebagai entitas yang penting sebagai regulatator dan eksekutor. Namun, kenyataanya praktek ekonomi lebih berpihak kepada ekonomi modal besar dari pada rakyat. Nasib ekonomi kerakyatan menjadi kurang jelas, dan kurang berkelnjutan.


Faktor kultural penyebab kemiskinan berupa:

Penyakit individu (patologis) yang melihat kemiskinan sebagai jawaban dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai jawaban dari agresi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.


Faktor sumberdaya alam yang terbatas berupa:

Tanah yang semakin tandus dan terkotori materi kimia.
Curah hujan yang rendah sampai kering.
Wilayah tambang yang sudah tinggal sisa-sisa.
Kepemilikan lahan yang semakin menyempit dan hanya bekerja sebagai buruh tani.

Program Penanggulangan Kemiskinan


Beberapa aktivitas yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus aktivitas tersebut mencakup 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga materi kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan aktivitas pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan saluran masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem proteksi sosial bagi masyarakat miskin.

Dari 5 fokus aktivitas pemerintah tersebut, diperlukan jumlah rakyat miskin yang ada sanggup tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 aktivitas tersebut antara lain:

a. Menjaga stabilitas harga materi kebutuhan pokok. Fokus aktivitas ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini menyerupai :
Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton  Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus aktivitas ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa aktivitas yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala perjuangan mikro dengan tumpuan bagi hasil/syariah dan konvensional.

Bimbingan teknis/pendampingan dan training pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Pelatihan budaya, motivasi perjuangan dan teknis manajeman perjuangan mikro
Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
Fasilitasi sarana dan prasarana perjuangan mikro
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Pengembangan perjuangan perikanan tangkap skala kecil
Peningkatan saluran gosip dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
Percepatan pelaksanaan registrasi tanah
Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.


c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan aktivitas pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di tempat perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
Penyempurnaan dan pemantapan aktivitas pembangunan berbasis masyarakat.

d. Meningkatkan saluran masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan saluran penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa aktivitas yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di SD (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;

e. Membangun dan menyempurnakan sistem proteksi sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah menyerupai :

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas watak terpencil, dan penyandang problem kesejahteraan sosial lainnya. 

Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban tragedi alam, dan korban tragedi sosial.
Penyediaan derma tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan investigasi rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian derma sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui ekspansi Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

Perbedaan Dan Korelasi Perubahan Sosial Dan Budaya Dan Karakteristik


Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya menyangkut hal yang kompleks. Oleh lantaran itu Alvin L. Bertrand menyatakan bahwa perubahan sosial intinya tidak sanggup diterangkan oleh dan berpegang teguh pada faktor yang tunggal. Menurut Robin Williams, bahwa pendapat dari faham diterminisme monofaktor sekarang sudah ketinggalan zaman, dan ilmu sosiologi modern tidak akan menggunakai interpretasi-interpretasi sepihak yang menyampaikan bahwa perubahan itu hanya disebabkap oleh satu faktor saja.

Makara jelaslah, bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut disebabkah oleh banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Karenanya perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu dikatakan berkaitan dengan hal yang kompleks.

Perubahan sosial dan budaya mempunyai keterkaitan yang sangat bersahabat sekali. Suatu perubahan sosial pastilah akan memperlihatkan dampak terjadinya perubahan budaya. Perubahan kebudayaan meliputi semua bagiannya, adalah kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi filsafat, dan lain sebagainya. Bagian dan budaya tersebut tidak sanggup lepas dan kehidupan sosial insan dalam masyarakat. Tidak gampang memilih garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan budaya.

Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Sebaliknya, mustahil ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial dan budaya mempunyai satu aspek yang sama, adalah kedua-keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara gres atau suatu perbaikan perihal cara suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun perubahan sosial dan budaya mempunyai relasi atau keterkaitan yang erat, namun keduanya juga mempunyai perbedaan. Perbedaan antara perubahan sosial dan budaya sanggup dilihat dan arahnya. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan relasi sosial, sedangkan perubahan budaya merupakan perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial terjadi dalam segi distribusi kelompok umur, jenjang pendidikan, dan tingkat kelahiran penduduk. Perubahan budaya meliputi inovasi dan penyebaran masyarakat, perubahan konsep nilai susila dan moralitas, bentuk seni gres dan kesetaraan gender.

Terkadang perubahan sosial dan budaya mengalami tumpang tindih. Sebagai contoh, ketika ini masyarakat menginginkan adanya kesamaan gender bekerjasama dengan perubahan seperangkat norma budaya dan fungsi tugas kaum pria dan wanita secara sosial. Untuk mengatasi ketumpang tindihan tersebut maka sering kita gunakan istilah perubahan sosial budaya untuk meliputi kedua perubahan tersebut.

Dengan demikian, suatu perubahan dikatakan sebagai Perubahan Sosial Budaya apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut.

Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti lantaran setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. 

Perubahan yang terjadi pada forum kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada forum sosial yang ada. 

Perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan menjadikan kekacauan sementara lantaran orang akan berusaha untuk menyesuaikan din dengan perubahan yang terjadi.
Perubahan tidak sanggup dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja lantaran keduanya saling berkaitan.



Itulah, Sekilas Perbedaan dan Hubungan Perubahan Sosial dan Budaya dan Karateristik, Semoga Bermanfaat.

Sumber / IPS, Hal : 103-104, Penulis : Sutarto, Penerbit : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional