Download Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 dan Kunci Jawaban

Daftar Isi [Tutup]

    1. Pemberontak yang menyebabkan pembunuhan secara masal pada sekelompok manusia termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia ….
    a. ringan
    b. sedang
    c. berat
    d. umum
    e. wajar

    Jawaban: c. berat

    Pembahasan:
    Kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia yang sifatnya berat dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu pembunuhan masal dan kejahatan kemanusiaan.

    2. Berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu ….
    a. penyalahgunan kekuasaan
    b. pergaulan
    c. kesenjangan sosial
    d. ketidaktegasan aparat hukum
    e. sikap mementingkan diri sendiri

    Jawaban: e. sikap mementingkan diri sendiri

    Pembahasan:
    Faktor internal penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan faktor penyebab yang berasal daridiri sendiri seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun contoh faktor yang mempengaruhinya yaitu sikap mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleransi serta umur.

    3. Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena ….
    a. diturunkan dari orang tua kandung
    b. dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
    c. bersifat sangat pribadi dan eksklusif
    d. merupakan eksistensi manusia bermartabat
    e. dilindungi oleh negara

    Jawaban: b. dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

    Pembahasan: Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan Anugerah TUhan Yang Maha ESa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-ain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya.

    4. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk TUhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ….
    a. Komisi HAM PBB
    b. John Locke
    c. Aristoteles
    d. Koentjoro Poerbopranoto
    e. UU No. 39 Tahun 1999

    Jawaban: e. UU No. 39 Tahun 1999

    Pembahasan:
    Berdasarkan pasal 1 angka 1 U No. 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintaha, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

    5. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun ….
    a. 1997
    b. 1989
    c. 1998
    d. 1987
    e. 1996

    Jawaban: c. 1998

    Pembahasan:
    Terjadinya Trisakti peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka.

    6. Sikap guru yang membeda-bedakan peserta didik, termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi lingkungan ….
    a. keluarga
    b. sekolah
    c. masyarakat
    d. bangsa dan bernegara
    e. lembaga pemerintahan

    Jawaban: b. sekolah

    Pembahasan:
    Hubungan antara peserta didik dan guru pada umumnya terjadi di lingkungan sekolah. Contoh beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di lingkungan sekolah misalnya siswa yang menghina atau mengejek siswa yang lainnya. Guru yang membeda-beda kan muridnya, tawuran siswa antar kelas, dan sebagainya.

    7. Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrument Pancasila, yaitu ….
    a. Amandemen kedua UUD 1945
    b. Inpres No. 26 Tahun 1998
    c. UU No. 26 Tahun 2000
    d. Keppres No. 129 Tahun 1998
    e. Keppres No. 181 Tahun 1998

    Jawaban: c. UU No. 26 Tahun 2000

    Pembahasan:
    UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

    8. Instrumen Pancasila Keppres No. 181 Tahun 1998 mengatur tentang ….
    a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
    b. Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
    c. Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
    d. Perumusan dan penyelenggaraan kebuijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
    e. Pengesahan Convetion Againts Torture and Other Cruel

    Jawaban: a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan

    Pembahasan:
    Instrumen Hak Asasi Manusia merupakan sarana yang digunakan untuk menjamin penegakan serta perlindungan terhadap HAM. Hak Asasi Manusia berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum tertulis yaitu sebagai berikut:
    1. Ketetapan MPRS No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia
    2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convetion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tratement or Punisment (Konveksi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia).
    3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

    9. Berikut yang termasuk landasan langsung pemikiran munculnya hak asasi manusia, yaitu ….

    a. semua manusia berderajat sama
    b. manusia ciptaan Tuhan
    c. manusia berhak hidup
    d. manusia memiliki kebebasan sejak lahir
    e. manusia makhluk sosial

    Jawaban: a. semua manusia berderajat sama

    Pembahasan: Landasan langsung dan pertama pemikiran munculnya hak asasi manusia, yaitu kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya, semua manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, dan bahasa.

    10. Berikut yang termasuk jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan, yaitu ….
    a. pengusiran penduduk secara paksa
    b. penyiksaan terhadap balita
    c. pembunuhan seseorang
    d. pencemaran nama baik
    e. pembunuhan massal

    Jawaban: d. pencemaran nama baik

    Pembahasan:
    Kasus pelanggaran hak asasi manusia ada yng bersifat berat dan ringan. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat seperti pembunuhan massal dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan misalnya pemukulan terhadap seseorang, pencemaran nama baik, dan menghalangi seseorang untuk mengekspresikan pendapat.

    11. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sekarang ini, yaitu demokrasi ….
    a. terpimpin
    b. Orde Baru
    c. Orde Lama
    d. otoriter
    e. Pancasila

    Jawaban: e. Pancasila

    Pembahasan:
    Adapun penerapan demokrasi di Indonesia tetap mengacu pada pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, penerapan demokrasi di Indonesia disebut sebagai demokrasi pancasila untuk yang sekarang ini diterapkan.

    12. Terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu ….
    a. kemakmuran
    b. berkeadilan sosial
    c. otonomi daerah
    d. pengadilan yang merdeka
    e. pemisahan kekuasaan

    Jawaban: b. berkeadilan sosial

    Pembahasan:
    Demokrasi yang berkeadilan sosial artinya, demokrasi menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.

    13. Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu ….
    a. Berketuhanan Yang Maha Esa
    b. demokrasi dengan kecerdasan
    c. demokrasi yang berkedaulatan rakyat
    d. demokrasi dengan rule of law
    e. demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara

    Jawaban: b. demokrasi dengan kecerdasan

    Pembahasan:
    Demokrasi dengan kecerdasan artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

    14. Karakteristik utama yang menggambarkan demokrasi Pancasila terdapat dalam Pancasila sila ke ….
    a. 1
    b. 2
    c. 3
    d. 4
    e. 5

    Jawaban: d. 4

    Pembahasan:
    Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila ke empat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia.

    15. Berikut tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu ….
    a. persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
    b. keseimbangan antara hak dan kewajiban
    c. mewujudkan rasa keadilan sosial
    d. kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri
    e. mewujudkan rasa keadilan sosial

    Jawaban: d. kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri
    Pembahasan:

    Demokrasi pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber pada Pancasila, yaitu sebagai berikut.
    1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
    2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
    3. pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.
    4. mewujudkan rasa keadilan sosial
    5. pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat

    16. Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun ….
    a. 1945-1950
    b. 1950-1959
    c. 1959-1965
    d. 1966-1975
    e. 1976-1995

    Jawaban: a. 1945-1950

    Pembahasan:
    Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945-1950. Pada masa revolusi, bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari belanda. Pada saat itu, demokrasi belum dpat terlaksana dengan baik di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, di Indonesia masih terjadi sentralisasi kekuasaan.

    17. Pembentukan partai politik pada masa revolusi diatur dalam ….
    a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945
    b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
    c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
    d. Penpres Nomor 2 Tahun 1959
    e. pasal UUD 1945

    Jawaban: b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

    Pembahasan:
    Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, maka pemerintah Indonesia mengelurkan maklumat, salah satu nya yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik.

    18. berikut yang tidak termasuk isi Dekrit Presiden 5 juli 1959, yaitu ….
    a. menetapkan pembubaran konstituante
    b. pembubaran seluruh partai politik
    c. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali
    d. menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950
    e. pembentukan MPRS dan DPAS

    Jawaban: b. pembubaran seluruh partai politik

    Pembahasan:
    Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi mengenai hal-hal berikut:
    1. menetapkan pembubaran konstituante
    2. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950, serta
    3. pembentukan MPRS dan DPAS.

    19. Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secara signifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat merupakan salah satu penyimpangan demokrasi pada masa ….
    a. Orde Lama
    b. Orde Baru
    c. reformasi
    d. sekarang
    e. revolusi

    Jawaban: a. Orde Lama

    Pembahasan:
    Pada masa orde lama terjadi demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpanan terhadap UUD 1945 penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secarasignifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat serta prosedur pembentukan DPR-GR dan MPRS tidak melalui pemilihan umum.

    20. Kebijakan pemerintahan Orde Baru menekankan pada kepentingan ….
    a. wakil rakyat
    b. rakyat
    c. stabilitas nasional
    d. wawasan nusantara
    e. kebijakan otonom daerah

    Jawaban: c. stabilitas nasional

    Pembahasan:
    Kebijakan yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru sangat menekankan pada stabilitas nasional. Akan tetapi orde baru kurang dalam menegakkan demokrasi. Akibatnya pemerintahan orde baru cenderung menuju pemerintahan yang sentralistik (berpusat kepada penguasa).

    21. Berikut yang tidak termasuk hukuman pokok, yaitu ….
    a. mati
    b. penjara
    c. kurungan
    d. denda
    e. diasingkan

    Jawaban: e. diasingkan

    Pembahasan:
    Hukuman pokok yaitu hukum yang terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.

    22. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ….
    a. hukum lokal
    b. hukum antarwaktu
    c. ius constitutum
    d. ius constituendum
    e. hukum positif

    Jawaban: d. ius constituendum

    Pembahasan: ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

    23. Berikut priciples of legality, kecuali ….
    a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku
    b. peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti
    c. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain.
    d. tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi
    e. peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan

    Jawaban: a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku

    Pembahasan:
    Delapan asas yang dinamakan principles of legality antara lain sebagai berikut:
    a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
    b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
    c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
    d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
    e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
    f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya.
    g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi.
    h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

    24. Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang disebut hukum ….
    a. privat
    b. tata negara
    c. publik
    d. militer
    e. kekayaan

    Jawaban: e. kekayaan

    Pembahasan:
    Hukum kekayaan, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

    25. Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut hukum ….
    a. privat
    b. tata negara
    c. publik
    d. militer
    e. kekayaan

    Jawaban: a. privat

    Pembahasan:
    Hukum privat (hukum perdata), yaitu rangkaian perraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

    26. Sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat yaitu sikap ….
    a. objektif
    b. subjektif
    c. terbuka
    d. tertutup
    e. nasionalisme

    Jawaban: c. terbuka

    Pembahasan:
    Sikap terbuka adalah sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

    27. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut ….
    a. pengacara
    b. hakim
    c. polisi
    d. terdakwa
    e. jaksa

    Jawaban: d. terdakwa
    Pembahasan: -

    28. Dasar hukum Pengadilan Negeri meliputi ….
    a. Kabupaten/ kota
    b. desa/ kelurahan
    c. provinsi
    d. negara
    e. seluruh Indonesia

    Jawaban: a. Kabupaten/ kota

    Pembahasan:
    Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota.

    29. Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan adalah jenis hukum ….
    a. formal
    b. material
    c. pidana
    d. perdata
    e. peradilan tata usaha

    Jawaban: a. formal

    Pembahasan:
    Hukum formal atau disebut dengan hukum proses atau hukum acara yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara nya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.

    30. Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam …
    a. Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999
    b. Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999
    c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
    d. Tap MPR Nomor IV/ MPR/ 2000
    e. Tap MPR Nomor V/ MPR/ 2000

    Jawaban: c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000

    Pembahasan:
    Dalam Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000 dikatakan bahwa sumber dasar hukum nasional adalah pancasila dan batang tubuh UUD 1945.

    31. Secara garis besar, dasar-dasar pikiran tentang hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kemerdekaan nasional yang mengayomi kemerdekaan …

    Jawaban: warga negara

    32. Kewajiban yang mendasar dari setiap warga negara Indonesia maupun orang asing terhadap negara Republik Indonesia adalah …. dan …. Kepadatan peraturan yang berlaku.

    Jawaban: tunduk dan taat

    33. Hak untuk memberikan kritik pemerintahan yang bersifat membangun diperbolehkan menurut UUD 1945 pasal ….

    Jawaban: pasal 28

    34. Pasal 29 ayat 2UUD 1994 memberikan kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada ….

    Jawaban: penduduk

    35. Ada beberapa pejabat maupun rakyat biasa yang dimintai keterangan Kejaksaan Agung Berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan bukti adanya jaminan ….

    Jawaban: persamaan hukum

    36. Pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul dan beroposisi, bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu …. Demokrasi.

    Jawaban: prinsip

    37. Demokrasi pancasila mendasarkan diri pada asas … dan …

    Jawaban: kekeluargaan dan kegotongrotongan

    38. Hukum yang terletak di dalam kebiasaan masyarakat bersumber dari ….

    Jawaban: peraturan adat

    39. Dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu …. dan ….

    Jawaban: Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi

    40. Para hakim yang bekerja dalam lingkup Mahkamah Agung disebut ….
    Jawaban: hakim agung

    41. Tuliskan beberapa jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara!

    Jawaban:
    Terdapat banyak jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

    42. Apakah hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari segi faktor kondisi sosial budaya?

    Jawaban:
    Hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dari segi faktor kondisi sosial budaya yaitu sebagai berikut:
    a. Stratifikasi dan status sosial, yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen)
    b. Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya.
    c. masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.

    43. Uraikan tentang isi yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 1998!

    Jawaban:
    UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tratement or Punishment.

    44. Jelaskan yang dimaksud prinsip universal dalam penegakan hak asasi manusia!
    Jawaban: Prinsip universal berarti bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB.

    45. apakah yang anda ketahui tentang aspek material dalam demokrasi Pancasila?

    Jawaban:
    Aspek material (segi isi/subtansi) yaitu demokrasi pancasila harus dijiwai dan diitegrasikan oleh sila-sila lainnya.

    46. Tulislah Isi Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945!

    Jawaban:
    Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan KNIP menjadi lembaga Legislatif.

    47. Apakah tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah kaitannya dengan budaya demokrasi?
    Jawaban:

    Pemilihan kepala daerah menjadi indikator pelaksanaan kehidupan yang demokratis di suatu daerah.

    48. Jelaskan pengertian konvensi!
    Jawaban:

    Dalam praktik kenegaraan, hukum yang tidak tertulis disebut konvensi.

    49. Bagaimanakah tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

    Jawaban:
    Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
    a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    b. Ketetapan MPR
    c. UU/ Perppu
    d. Peraturan Presiden
    e. Peraturan Daerah Provinsi
    f. Peraturan daerah kabupaten/ kota

    50. Apakah tujuan mempelajari tata hukum Indonesia?

    Jawaban:
    Maksud mempelajari tata hukum Indonesia adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang dibenarkan menurut hukum dan perbuatan manakah yang bertentangan dengan hukum.