Unsur- unsur Hukum Indonesia

Definisi Sistem Hukum - Suatun Sistem yang mengandung unsur satu kesatuan yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling terkait yang memiliki fungsi masing-masing yang memiliki tujuan.

Hukum adalah kumpulan peraturan dimana terdiri dari norma dan sanksi dengan mewujudkan ketertiban.

Jadi Sistem Hukum Indonesia adalah kesatuan/keseluruhan kaedah hukum yang sedang berlaku di wilayah Indonesia

Ciri-Ciri Sistem Hukum Indonesia:

- Ada unsur perintah, larangan dan kebolehan
- Ada sanksi yang tegas
- Adanya perintah dan larangan
- Perintah dan larangan harus ditaati

Unsur-Unsur Sistem Hukum Indonesia:

- Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat
- Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara
- Peraturan yang bersifat memaksa
- Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas
- Pertanyaannya adalah apa tujuan dari hukum?

Tujuan dari hukum adalah untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Lalu darimana munculnya hukum?

Hukum muncul ketika ada kesepakatan yang disebut kontrak sosial.

Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah  segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika di langgar mengakitbatkan sanksi tegas dan nyata.

Sumber hukum meliputi persepsi (pengindraan) dan eksternal yang meliputi Tuhan, Kitab dan Nabi (prinsip agama)

Tata Urutan Perundang-Undangan

UUD/Konstitusi
UU
PERPU
PERPRES
PP
Perda prov
Perda kab/kota
Pembagian Hukum

Sumbernya:

1. Hukum Kebiasaan (adat)
Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang.

2. Hukum Perundang-undangan
Peraturan yang mempunyai peraturan hukum yang mengikat.

3. Hukum Traktat
Hukum Traktat merupakan sebuah perjanjian yang disebut Trity of Contract. Sebuah perjanjian yang berlaku hanya untuk pihak-pihak yang  menandatangani.

Contoh: Piagam ASEAN

4. Hukum Yurisprudensi
Hukum yurisprudensi adalah keputusan hakim yang diikuti hakim berikutnya. Hukum yurisprudensi ada yang tetap dan ada juga yang tidak tetap.

5. Doktrin/Sarjana Hukum
Doktrin menjadi sumber hukum karena UU  perjanjian internasional dan yurisprudensi tidak memberi jawaban hukum sehingga di carilah pendapat ahli hukum.

Proses Hukum:

1. Amnesti- Pengampunan sebelum terjadinya proses hukum
2. Abolisi - Pengampunan yang dilakukan ketika proses hukum sedang berjalan
3. Grasi - Pengampunan setelah ada proses hukum
4. Rehabilitasi - Pemulihan nama baik

Bentuk hukum ada 2:

1. Hukum tertulis
2. Hukum tidak tertulis

Hukum yang masih dalam cita-cita hukum bangsa Indonesia

1. IUS CONSTITUTUM: hukum yang berlaku pada suatu Negara pada saat ini.
2. IUS CONSTITUENDUM: hukum yang di harapkan/di cita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang.

UNSUR-UNSUR  HUKUM

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Lock, Montesque dan sebagainya masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechsstaat yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Contiental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah:

1.  Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2.  Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3.  Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4.  Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (Rule of Law) yang dikembangkan oleh A.V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon.Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of Law sebagai berikut.

1.  Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power);

2.  Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.

3.  Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Lebih lanjut H. Abdul Latief mengemukakan bahwa Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:

1.  Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang;

2.  Dalam Negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;

3.  Kekuasaan pemerintah dalam Negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;

4. Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan” pada konsep rechtsstaatmenunjukan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa Kontinental dengan hukum Romawi. Philipus M. Hadjon menberikan pendapat berikut ini:
“Konsep rechsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “Civil Law” atau ”Modern Roman Law”, sedangkan konsep Rule Of Law bertumpu atas sistem hukum yang disebut “Common Law”.

Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial.Perbedaan Karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada Zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasi kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengkata.

Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem continental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “droit administraf “ dan inti dari “droit administraf“ adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat, di Kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara (hukum administrasi dan peradilan administrasi).”

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:”

1.  Sistem pemerintah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2.  Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-Undangan;
3.  Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4.  Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5.  Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pangaruh eksekutif;
6.  Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
7.  Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus interpares dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan Negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan Negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagium yang begitu popular dari Lord Acton, yaitu “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”; (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolute) pasti akan disalahgunakan).

Model Negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demoktratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan sering disebut “pemerintah berdasarkan kontitusi” (constitutional government).

Meskipun tidak semua Negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, semangat untuk melindungi kepentingan individu melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah Negara yang bersangkutan.

Dengan kata lain, esensi dari Negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu Negara merupakan condition sine quanon.
Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Bila Negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu Negara, maka benar apa yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang mengatakan bahwa dalam abad ke 20 ini hampir tidak ada suatu Negara pun yang menganggap sebagai Negara modern tanpa menyebutkan dirinya “Negara berdasar atas hukum”. Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan Negara yang berkonstitusi atau Negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Burkens, et.al mengemukakan bahwa pengertian Rechtsstaat sebagaimana dikutif A. Hamid S. Attamimi yaitu Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dari pandangan tersebut, mengandung arti bahwa kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara bersumber pada hukum dan sebaliknya untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara harus berdasarkan kekuasaan hukum.

Telah disebutkan bahwa pada dataran implementasi Negara hukum itu memiliki karakteristik dan model yang beragam. Terlepas dari berbagai model Negara hukum tersebut, Budiono mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan, yaitu Negara merupakan Negara yang akan mewujudkan harapan para warga Negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika Negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.

10 Unsur Unsur Komponen hukum indonesia


unsur unsur Komponen hukum indonesia - Hukum adalah sebuah Komponen aturan di sebuah wilayah/negara yang harus ditaati oleh Setiap warga negaranya. Tentunya hukum di tiap negara bisa berbeda-beda. Indonesia menetapkan UUD 1945 dan GBHN sebagai dasar hukumnya. Selain itu secara umum Hukum Bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan ke seluruh lapisan masyarakat.

kita dapat mengenali hukum dari karakteristiknya, seperti Adanya perintah/ larangan berupa sesuatu yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan bermasyarakat. Sifatnya memaksa dan terikat tanpa terkecuali dan Terdapat sanksi berupa hukuman yang diberikan kepada yang melanggar hukum tersebut.

Sebenarnya Hukum juga memiliki unsur-unsur tertentu yang terkandung di dalam nya dan telah menjadi ciri khas hukum itu sendiri.
ada beberapa unsur dan ciri-ciri hukum dan Kali ini akan kami berbagi info tentang apa -apa saja unsur-unsur hukum indonesia disertai dengan contoh yang lengkap dengan penjelasan.

10 Unsur-Unsur Hukum

Secara umum kita ketahui ada 10 unsur-unsur dalam  hukum, yang meliputi :
1. Hukum Bersifat  mengatur
Hukum di buat untuk mengatur segala tingkah laku dalam interaksi dan pergaulan kehidupan masyarakat. Secara umum Hukum berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan tentang aktivitas manusia dengan tujuan untuk menata segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat.
Contoh :jika ada yang melakukan tindakan kriminal  maka akan dikenakan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tingkat kejahatan nya.

2. Hukum di buat oleh badan-badan/lembaga resmi khusus
Hukum dibuat oleh lembaga dan badan resmi yang berwenang dan berhak. Artinya tidak semua orang atau organisasi bisa membuat hukum. ada Peraturan hukum hanya boleh dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dengan kesepakatansidang  yang telah ditentukan sebelumnya.
Contoh : KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana ) di buat  oleh Badan Legislatif  DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Hukum bersifat memaksa dan mengatur
Hukum Dibuat Memaksa dalam artian Kedaulatan Hukum merupakan kekuasaan Mutlak di atas penyelengara pemerintahan, dimana penguasa dan masyarakat pun bisa sinkron menjalankan peraturan, tunduk dan patuh pada ideologi dan aturan negara. jika Hukum tidak bersifat memaksa maka penguasa lebih condong pada kekuasaan yang absolut. lazim nya di negara yang memiliki paham demokrasi punya anggota sidang atau kongres yang mewujudkan keputusan bersama.
Contoh : Undang-Undang Lalu lintas dimana pengendara motor di wajibkan menggunakan helm. Jika ada pengendara kendaraan yang tidak memakai helm maka harus ditilang dan di beri sangksi meski pengendara seorang pejabat atau masyarakat kecil. semuanya sama dimata hukum

4. Hukum Memiliki Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut
Setiap Pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi yang tegas sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Sanksi yang telah diatur pada hukum perundang-undangan sebelumnya dan telah disepakati bersama. dsini tugas para penegak hukum berperan penting. dikenal dengan Hukum obyektif ( hukum suatu Negara dan berlaku secara umum ) dan Hukum subyektif ( hukum yang berlaku pada pihak-pihak tertentu saja, atau disebut juga dengan hak )
Contohnya adalah Persidangan Kasus yang melibatkan Pengacara, jaksa, Hakim serta aparat penegak hukum lain nya,


5. Hukum Bersifat idiil/abstrak
Karena Hukum memiliki unsur yang sangat abstrak. Unsur Hukum ini terdapat pada setiap diri pribadi manusia itu sendiri seperti :
a. Cipta, landasan logika kognitif. Unsur ini menghasilkan ilmu mengenai pengertian (etimologi).
b. Karsa,landasan Etika yang berorientasi pada hal konatif.
c. Rasa, landasan estetika dan beraspek efektif dalam perspektif global

6. Unsur Hukum Bersifat Riil/Nyata
Hukum itu sifatnya konkret sebagai Unsur Nyata yang dimana hukum bersumber dari dan untuk kehidupan manusia itu sendiri , seperti tradisi masyarakay , norma sosial masyrakat ,m karakter  pembawaan alamiah manusia semenjak dilahirkan, Pola lingkungan sekitar. Unsur Hukum ini mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Hasrat menghasilkan asas asas hukum
(Contohnya : tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan atau lebih di kenal dengan asas praduga tak bersalah dan semua peraturan itu di atur oleh perundang-undangan).

Unsur Hukum Riil terdiri atas manusia, kebudayaan materiil dan lingkungan alam. Unsur hukum riil menghasilkan tata hukum. Adapun unsur hukum idiil menghasilkan kaidah kaidah hukum melalui filsafat hukum yang berperan dalam pembentukan tata hukum. Unsur hukum riil melahirkan ilmu mengenai kenyataan. Unsur ini mencakup aspek sosial kehidupan masyarakat.

7 . Unsur Hukum Berdasarkan Isinya ( priovat dan publik )
Hukum pada dasarnya untuk mengatur tatanan hubungan antara sesama manusia berdasarkan kepentingannya.
 contoh hukum privat ; hukum sipil, hukum dagang, hukum perdata.
Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan tatanan kehiduppanmasyarakat dengan negara yang berkenaan dengan kepentingan umum.
Contoh; hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum tata negara.

8. Unsur Hukum Berdasarkan Sumbernya
ada 5 Sumber Hukum yaitu :
- Hukum undang-undang
- Hukum adat
- Hukum traktat ( suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan )
- Hukum yurisprudensi ( hukum yang dibuat berdasarkan putusan hakim terdahulu untuk menyelesaikan perkara yang sama )
- Hukum doktrin ( pernyataan yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang atau beberapa orang ahlu hukum dan disepakati semua pihak )

9. Unsur Hukum Berdasarkan Bentuknya
ada 2 unsur Hukum berdasarkan bentuknya yaitu Hukum tertulis ( hukum yang terdapat pada berbagai kitab perundang-undangan baik perdata ataupun pidana )
dan Hukum tidak tertulis ( norma sosial, hukum ada )

10. Unsur Hukum Berdasarkan waktu dan Wilayah
Hukum nasional ( hukum yang berlaku hanya di dalam wilayah satu Negara saja )
Hukum internasional ( hukum yang mengatur hubungan antar negara )
Ius constitutum ( hukum  yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu )
Ius constituendum ( hukum yang diharapkan berlaku pada masa mendatang )
Hukum asasi ( hukum alam yang berlaku di semua tempat, dalam segala waktu, dan untuk segala bangsa di dunia)

Pengertian Firma Secara Umum | Unsur Dan Sifat Firma


Secara harfiah Firma yaitu Perserikatan dagang antara beberapa perusahaan dalam bentuk sebuah komplotan bisnis untuk menjalankan perjuangan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama untuk mendapat profit.


Secara Umum, pengertian firma menurut para andal menyampaikan bahwa pengertian firma adalah suatu tubuh perjuangan yang merupakan komplotan dua orang atau lebih yang bertanggung jawab atas jalannya usaha. Mekanisme kerja antara sekutu, permodalan, pembagian laba, dan sebagainya diatur berdasarkan sertifikat perjanjian. Sebagian besar firma yang ada di Indonesia menggunakan nama dari salah seorang anggota yang bersangkutan. Tiap-tiap sekutu bertanggung jawab penuh atas utang-piutang perusahaan sampai dengan kekayaan pribadi yang dimiliki..

Persekutuan Firma yaitu kaitan atau kekerabatan yuridis yang timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan, maupun tertulis atau tersirat dari tindakan pribadi sekutu bersangkutan.

Pengertian Firma berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa “Perseroan Firma yaitu tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama.”

Firma (Fa) yaitu suatu komplotan antara dua aorang atau lebih yang menjalankan tubuh perjuangan dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari komplotan tersebut. Dalam mendirikan firma mempunyai anggota paling sedikit dua orang. Semua anggota mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam sertifikat pendirian Firma. Apabila gulung tikar semua anggota harus bertanggung jawab hingga harta milik pribadi ikut dipertanggungkan.

Modal firma berasal dari kekayaan pribadi anggota pendiri, serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai sertifikat pendirian.

Ciri-Ciri Firma (Fa)

Seperti halnya komplotan yang lain, firma juga mempunyai sifat atau ciri-ciri. Adapun ciri-ciri firma antara lain :


Para sekutu aktif di dalam mengelola perusahaan;
Tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala resiko yang terjadi;
Akan berakhir bila salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia;
Anggota firma biasanya sudah saling mengenal sebelumnya dan sudah saling mempercayai;
Perjanjian suatu firma sanggup dilakukan dihadapan notaris;
Dalam acara perjuangan selalu menggunakan nama bersama;
Setiap anggota sanggup melaksanakan perjanjian dengan pihak lain;
Adanya tanggungjawab atas resiko kerugian yang tidak terbatas;
Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi;
Setiap anggota firma mempunyai hak untuk menjadi pemimpin;
Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota gres tanpa seizin anggota yang lainnya;
Keanggotaan firma menempel dan berlaku seumur hidup;
Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma; dan
Mudah memperoleh kredit usaha


Unsur-Unsur Firma (Fa)

Adapun komplotan perdata yaitu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada komplotan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 KUHPer). Berdasarkan definisi tersebut, sanggup dinyatakan bahwa komplotan itu disebut Firma apabila mengandung unsur-unsur pokok berikut ini :

Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPer);
Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD); dan
Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)

Dari pengertian Firma berdasarkan Pasal 16 UU Hukum Dagang, sanggup di simpulakan bahwa, Firma merupakan komplotan perdata dan termasuk bab dalam perusahaan serta dijalankan atas satu nama bersama. Hal ini didukung dengan isi Pasal 1618–1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan Persekutuan perdata diberlakukan terhadap perseroan Firma sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.


Adapun pengertian Persekutuan Perdata berdasarkan Kamus aturan ialah “Persetujuan kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk tubuh aturan terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya kedalam mereka memperhitungkan keuntungan rugi yang dibaginya berdasarkan perjanjian persekutuan”. (Pasal 1618 KUHPdt)


Menurut Johanes Ibrahim, suatu Maatschap (persekutuan perdata) khusus ibarat yang ditetapkan oleh Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sanggup melaksanakan perbuatan perusahaan.Oleh lantaran itu, Firma tidak sanggup dikatakan sebagai tubuh perjuangan yang mempunyai ciri-ciri sebagai tubuh hukum. Karena apabila meninjau pandangan Subekti yang menjelaskan bahwa, Badan Hukum pada pokoknya yaitu suatu tubuh atau perkumpulan yang sanggup mempunyai hak-hak dan melaksanakan perbuatan ibarat seorang manusia, serta mempunyai kekayaan sendiri, dan sanggup digugat atau mengguggat di depan hakim.

Menurut Mollengraff Firma yaitu suatu perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga

Firma yaitu perseroan yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yang tidak sebagai perseroan komanditer - Wery.

Slagter menawarkan defenisi bahwa Firma yaitu suatu perjanjiann yang ditujukan kearah kerjasama di antara dua orang atau lebih secara terus menerus untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, supaya memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama guna mencapai tujuan pihak-pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, nama baik, hak-hak atau kombinasi daripadanya kedalam persekutuan.

Dari pengertian di atas sanggup di ambil kesimpulan, firma yaitu komplotan antara dua orang atau lebih untuk menjalan perusahaan yang di buat dengan nama bersama.

Firma juga sanggup dikatakan sebagai komplotan perdata. Persekutuan perdata yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke perusahhan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfatan yang di peroleh balasannya (Pasal 1618 KUHPerdata). Sehingga sanggup disimpulkan bahwa firma yaitu sebuah ketentuan husus dari ketentuan yang umum yang mengatur mengenai komplotan perdata.

Persekutuan firma bukan merupakan tubuh aturan lantaran komplotan firma tidak memenuhi syarat untuk menjadi tubuh hukum. Adapun syarat sebuah komplotan disebut tubuh aturan apabila kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi dan mendapat mempunyai peraturan resmi atau husus oleh pemerintah. Sedangkan komplotan firma, kekayaan komplotan dengan kekayaan pribadi tidak terpisah dan tidak ada undang-undang husus yang mengatur mengenai firma. Oleh lantaran itu dalam mendirikan komplotan firma tidak ada keharusan untuk mengesahkan sertifikat pendirian oleh menteri kehakiman.


Sifat Firma (Fa)

Sifat dari Persekutuan Firma adalah:

Keagenan atau perwakilan bersama;
Umur terbatas;
Tanggung jawab tak terbatas;
Pemilikan kepentingan;
Partisipasi (Keikutsertaan) dalam Persekutuan Firma;
Bentuk firma ini telah dipakai baik untuk acara perjuangan berskala besar maupun kecil;
Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi, atau perusahaan besar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi;
Masing-masing sekutu menjadi biro atau wakil dari komplotan firma untuk tujuan usahanya
Pembubaran komplotan firma akan tercipta bila terdapat salah satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal;
Tanggung Jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya;
Harta benda yang diinvestasikan dalam komplotan firma tidak lagi dimiliki secara terpisah oleh masing-masing sekutu; dan
Masing-masing sekutu berhak memperolah pembagian keuntungan komplotan firma.

Sumber Hukum :


Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (WvK),
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah


Keunggulan atau kebaikan bentuk firma, antara lain sebagai berikut.


1. Prosedur pendirian mudah

2. Kemampuan keuangan lebih besar.

3. Keputusan lebih baik lantaran dirundingkan antarsesama anggota firma.

4. Status aturan jelas.

5. Pembagian kerja berdasarkan kecakapan anggota masing-masing.


Kekurangan atau keburukan bentuk firma, antara lain sebagai berikut.


1. Tanggung jawab tidak terbatas

2. Kelangsungan perjuangan tidak terjamin.

3. Jika seorang anggota berbuat salah, yang lain ikut menanggung kerugian.

4. Sering timbul ketegangan antar anggota firma lantaran mereka sama-sama menjadi pemimpin.


Pustaka :

Ibrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan Dan Badan Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2006

Sopandi, Eddi. Bebrapa Hal Dan Catatan Berupa Tanyajawab Hukum Bisnis. Bandung: Refika Aditama, 2003

https://depeliar.blogspot.com//search?q=badan-hukum

https://depeliar.blogspot.com//search?q=badan-hukum

Widjaja, Gunawan. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer. Jakarta: Kencana, 2006

Neni Sri Imaniyati. Hukum Bisnis: Telaah wacana Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha ILmu. Yogyakarta: 2009